BEM se-Sumbar Minta Pemerintah Tambah Kuota BBM Subsidi

Aksi ratusan mahasiswa dari BEM se-Sumbar
Aksi ratusan mahasiswa dari BEM se-Sumbar (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumatera Barat (BEM-SB) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumbar, Rabu 4 April 2018.

Dalam aksinya, mereka membawa tiga tuntutan yakni, memastikan ketersediaan bahan bakar bersubsidi.

baca juga: Mulyanto Minta Konfirmasi Dugaan Adanya Kartel Harga BBM

Kemudian mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM bersubsidi dan turunkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi 5 persen.

Selama aksi berlangsung, tampak terjadi dialog antara perwakilan mahasiswa dengan stakeholder terkait. Dalam dialog tersebut, lahir sejumlah kesepakatan.

baca juga: BBPOM di Padang Tetap Bekerja Maksimal Berikan Pelayanan Jaga Keamanan Obat dan Makanan di tengah Pandemi COVID-19

Koordinator Pusat BEM se-Sumbar, Faizil Putra mengatakan, kesepakatan tersebut diantaranya yakni Pemerintah Provinsi akan mengusulkan dan mengupayakan kepusat menambah kuota bahan bakar penugasan (premium dan bio solar).

Baca Juga:  Tuntut Ketersediaan BBM Subsidi, BEM se-Sumbar Unjuk Rasa ke Kantor Gubernur

baca juga: Konsumsi BBM Turun dan Penyaluran Elpiji Naik Selama Lebaran

Kemudian, melakukan pengawasan premium yang berada dimasyarakat dengan cara melakukan koordinasi dengan pertamina dan iswana migas dalam rentang waktu maksimal 20 hari terhitung hari ini.

"Jadi, kami akan mengawal kesepakatan ini dalam dua puluh hari, apabila tidak berjalan kami akan kembali melakukan aksi," katanya.

baca juga: Sekwan Raflis: DPRD Sumbar Tidak Ada Selenggarakan HBH

Adapaun terkait pajak bahan bakar non subsidi yang akan naik dari lima persen ke 7,5 persen, pemerintah masih harus melakukan kajian karena ini telah disahkan. Namun pihaknya berharap agar nilai pajak ini tetap.

"Pemerintah beralasan dengan kenaikan pajak ini akan memperkuat kas daerah yang mengalami defisit, dengan kenaikan pajak akan membuat kas daerah surplus," sebut Faizil.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir mengatakan tuntutan dari mahasiswa telah diterima dan selanjutnya kan ditindaklanjuti kepada pimpinan.

"Terkait kuota bahan bakar itu kewenangan pemerintah pusat, kami pemerintah daerah hanya dapat mengusulkan saja," pungkasnya.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa