Pengerjaan Tol Padang Pariaman-Pekanbaru Jalan Ditempat, Pembebasan Lahan Tanggung Jawab Siapa?

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF –- Proyek pembangunan jalan tol Padang Pariaman - Pekanbaru sepanjang 244 kilometer usai diresmikan Presiden RI Joko Widodo dengan melakukan peletakan batu pertama pengerjaan proyek tersebut pada 9 Februari 2018 saat ini pengerjaanya jalan ditempat.

Menurut pemerintah, proyek yang diresmikan presiden tersebut terganjal pengerjaanya disebabkan belum selesainya upaya pembebasan lahan, sementara BPN menyebutkan telah mengukur dan menyiapkan alas hak untuk 4,2 hektare lahan.

baca juga: Siap-siap, Mulai 1 Juli Akan Ada Pajak Digital

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit kepada KLIKPOSITIF di ruangannya menyebutkan, proyek pengerjaan tol Padang- Pekanbaru tersebut tinggal menunggu Badan Pertanahan Nasioal (BPN) dan Pemkab Padang Pariaman menuntaskan pengerjaan pembebasan lahan. Pihak provinsi pun memastikan siap mendorong percepatan pembangunan tol tersebut

“Bagaimana pun tahun ini pengerjaannya akan tetap dilakukan. Ini proyek strategis nasional dan telah diinstruksikan oleh presiden sebagai prioritas. Untuk sekarang, ini sangat bergantung pada BPN dan Pemkab Padang Pariaman untuk menuntaskan pekerjaan mereka dalam pembebasan lahan. Jadi masalahnya di lahan saja,” kata wagub.

baca juga: Penerapan New Normal Indonesia, Ahli: Ada Desakan Kapital

Hal serupa, lanjut wagub, juga berlaku untuk beberapa rencana pembangunan lainnya di Sumbar , seperti di KEK Mentawai, Teluk Tapang, dan Solok Selatan-Dharmasraya. Pemprov Sumbar disebutnya siap bekerja 24 jam untuk mendorong pengerjaan rencana-rencana proyek pembangunan itu.

“Untuk provinsi tidak ada yang macet untuk pengerjaannya. Sebab kita berpacu dengan waktu. Begitupun dengan rencana pembangunan lainnya, kita berpacu dan siap bekerja,” tukasnya.

baca juga: Tanggapi Skema New Normal, Fadli Zon: Rakyat Bukan Kelinci Percobaan

Sementara itu di sisi lain, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar Musriadi, mengatakan, sebagai petugas teknis pihaknya telah melakukan pengukuran di atas sekitar 4,2 hekatare lahan di lokasi rencana pembangunan jalan tol tersebut. Sehingga, untuk selanjutnya tergantung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan lahan untuk melakukan ganti rugi.

“Tugas BPN secara teknis itu hanya mengukur, menginventarisasi, dan mengumumkan selama 14 hari jika ada gugatan di atas lahan yang telah diukur tersebut pada minggu depan. Itu sudah dilakukan seluas 4,2 hektare. Setelah itu, pekerjaan BPN selesai. Pembayaran ganti rugi itu tidak pekerjaan BPN. Tanggung jawab BPN sudah dikerjakan untuk itu,” kata Musriadi, Minggu (8/4).

baca juga: Total Sudah 120 Orang Klaster Pasar Raya Padang Positif COVID-19

Lahan seluas 4,2 hekate yang telah diukur tersebut, lanjut Musriadi, juga telah dibantu penyiapan alas haknya bagi masyarakat. Tepatnya kepada masing-masing pihak masyarakat yang lahannya diukur. “Setelah pengumuman nanti berakhir, kewenangan pembebasan itu ada di tangan PPK pembebasan lahan tersebut,” lanjutnya. (Joni Abdul Kasir)

Penulis: Eko Fajri