KPK Dalami Sumber Gratifikasi Terhadap Zumi Zola

"Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, KPK sudah memeriksa enam saksi dari total tujuh saksi"
Zumi Zola sebelum ditetapkan tersangka. (internet)

KLIKPOSITIF -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sumber pemberian gratifikasi kepada Gubernur Jambi Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mendalaminya, kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, KPK sudah memeriksa enam saksi dari total tujuh saksi.

"Memang kami sedang mendalami informasi sumber gratifikasi tersebut. Diduga berasal dari sejumlah pihak, ada yang merupakan pengusaha setempat," katanya.

Adapun enam saksi yang diperiksa itu, yakni Direktur Utama PT Merangin Karya Sejati Ismail Ibrahim, staf atau pegawai PT Merangin Karya Sejati Nano, Direktur PT Hendy Mega Pratama Irawan Nasution, Direktur PT Blistik Jaya Djamino, Direktur PT Dua Putri Persada Fatmawati dan Hardono dari unsur swasta.

"Kami mendalami pengetahuan dari masing-masing saksi tentang adanya dugaan pemberian gratifikasi pada Zumi Zola," ucap Febri.

Sementara itu, satu saksi yang tidak hadir adalah Direktur Utama PT Usaha Batanghari Abdul Kadir. "Kami belum mendapat informasi," ucap Febri.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah menahan Zumi pada Senin (9/4) setelah ditetapkan sebagai tersangka bersama Plt Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan pada 2 Februari 2018. Zumi Zola ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kavling C-1 Kuningan yang berlokasi di gedung KPK lama.

Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 miliar. Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar.

Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan ... Baca halaman selanjutnya