Peringati Hari Hak Azazi Petani, Ratusan Anggota SPI Pasbar Gelar Aksi Damai

"di Pasbar sendiri banyak terjadi penghilangan hak asasi petani, terutama hak atas tanah. Itu disebabkan oleh masuknya investor perkebunan kelapa sawit skala besar"
Aksi demo damai yang digelar SPI Pasbar. (istimewa)

PASBAR, KLIKPOSITIF -- Ratusan petani yang mengatasnamakan Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Pasbar menggelar aksi demo di Kantor Bupati Pasbar, Selasa 17 April 2018.

Ketua Dewan Pengurus Cabang SPI Pasaman Barat, Januardi mengatakan, aksi demo ratusan petani yang tergabung dalam basis SPI se-Kabupaten Pasbar ini digelar dalam rangka memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional dan Hak Azazi Petani yang jatuh setiap tanggal 17 April setiap tahunya.

Menurutnya, di Pasbar sendiri banyak terjadi penghilangan hak asasi petani, terutama hak atas tanah. Itu disebabkan oleh masuknya investor perkebunan kelapa sawit skala besar. Salah satunya adalah kasus di basis SPI Batang Lambau, Nagari Kinali dengan perusahaan plat merah PT. PN VI Ophir yang terjadi sejak 1982.

"Dalam kasus tersebut, petani kehilangan perkampungan dan sawah ladang mereka. Hingga saat ini, petani di kawasan tersebut terus berjuang untuk mendapatkan hak mereka kembali," kata Januardi di hadapan Bupati Pasbar, Syahiran dan OPD lainnya.

Sementara itu, keberadaan perkebunan kelapa sawit di Pasbar secara otomatis tidak berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat di lingkungan perkebunan tersebut, tapi justru telah menghilangkan hak - hak asasi petani dan memicu terjadinya konflik agraria.

Dalam orasinya, SPI Cabang Pasbar juga menyampaikan tuntutan pada Pemkab Pasbar. Diantaranya, melaksanakan reforma agraria sejati dalam rangka pemenuhan hak asasi petani, selesaikan konflik agraria di Pasbar secepatnya.

Kemudian, mereka juga meminta cabut Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang merampas tanah petani, bagikan tanah terlantar pada petani, hentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap perjuangan petani dan atau masyarakat adat dalam memperjuangkan keadilan atas hak - hak keperdataannya oleh penegak hukum.

"Selain itu, kita juga meminta untuk membentuk segera badan otorita reforma agraria dengan kewenangan yang kuat untuk ... Baca halaman selanjutnya