Kasus Penipuan Umrah Akibat Lemahnya Regulasi

"Bahkan tak jarang bisnis travel umrah diwarnai persaingan usaha yang tidak sehat. Perang harga yang tidak wajar banyak ditawarkan kepada calon jamaah. Janji-janji manis banyak yang berujung dirugikannya calon jamaah"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romly mengatakan, kasus penipuan penyelenggaraan umrah umumnya terjadi karena lemahnya regulasi dan pengawasan dari para pemegang kebijakan, serta kurang maksimalnya penegakkan hukum.

Ditambah lagi tingginya minat masyarakat terhadap umrah, dikarenakan lamanya waktu tunggu ibadah haji, membuat bisnis travel umrah berkembang di mana-mana.

“Bahkan tak jarang bisnis travel umrah diwarnai persaingan usaha yang tidak sehat. Perang harga yang tidak wajar banyak ditawarkan kepada calon jamaah. Janji-janji manis banyak yang berujung dirugikannya calon jamaah,” kata Bisri, saat mengikuti kunjungan kerja Panja Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa hari lalu. Kunker ini dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilly.

Politisi PKB itu menambahkan, seminggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 April 2018, kasus penipuan jamah umrah kembali terjadi di Sulawesi Selatan. Kasusnya sudah ditangani Polda Sulawesi Selatan. Yaitu penipuan terhadap jamaah umrah dengan kerugian senilai Rp100 miliar yang dilakukan biro perjalanan haji dan umrah PT Global Inspira Indonesia yang berkantor di Jalan Tupai, Makassar, Sulsel.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Chairul Muna meminta untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh mengenai kebijakan penyelenggaran umrah dan haji khusus, agar kasus-kasus yang marak terjadi pada beberapa tahun terakhir tidak terulang terjadi di masa mendatang.

“Jika tidak demikian, maka hal ini akan menimbulkan kekacauan dan keresahan di masyarakat,” imbuh politisi Partai NasDem itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulsel Abd. Wahid Thahir mengatakan bahwa semenjak pemerintah memberlakukan secara total sistem kuota dalam penyelengaraan ibadah haji, mengakibatkan waktu tunggu yang cukup lama ... Baca halaman selanjutnya