BPK RI Serahkan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2017

"Sumbar Raih WTP Enam kali Berturut-turut"
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatra Barat tahun anggaran 2017 yang diserahkan Anggota V BPK RI Isma Yatun, yang disaksikan pimpinan DPRD Sumbar saat rapat paripurna istimewa (Humas Pemprov Sumbar)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke enam kali berturut-turut sejak tahun 2012. WTP ke enam kali ini diberikan langsung oleh Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Isma Yatun saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi Sumatra Barat tahun anggaran 2017 saat rapat paripurna istimewa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Kamis (19/4).

"WTP ke enam kalinya berturut-turut dari BPK ini berkat kerja keras serta kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelengaraan pemerintahaan. Karena, mempertahankan ini lebih sulit dari pada meraihnya," ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Dikatakan Irwan, sepanjang tahun 2017, Sumbar berusaha mempertahankan predikat opini WTP dengan mematuhi ketentuan yang ada, menyajikan laporan keuangan menurut standar akutansi pemerintahan, seta menindaklanjuti temuan tahun-tahun sebelumnya.

"Bahkan, dari informasi yang diterimanya dari BPK. Temuan sudah sangat sedikit. Sehingga, kita harapkan tahun depan tidak ada lagi temuan," katanya.

Gubernur juga mengatakan dengan raihan WTP ke enam kalinya ini. Dapat membuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih semangat dan bekerja maksimal dalam menjalankan tugasnya serta berpedoman kepada ketentuan yang ada. Karena, peraihan WTP ini juga tidak lepas dari kerja keras dan komitmen dari semua jajaran di lingkup Pemprov Sumbar.

"Saya minta seluruh OPD tetap melaksanakan tugas dengan maksimal dan selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Sebab, opini WTP merupakan awal untuk penyelengaraan pemerintah yang baik dan bersih. Kita berharap tahun depan dapat peroleh WTP ke tujuh kalinya," ulasnya.

Sementara itu, Anggota V BPK RI Isma Yatun, menyebutkan, bahwasanya perolehan WTP ke enam kalinya yang ... Baca halaman selanjutnya