Indonesia Tak Boleh Tergadai Impor Bawang Putih

"Hal Ini sangat disayangkan. Padahal dari segi infastruktur, lahan, suhu udara, kita semua punya. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi kita bergantung pada impor bawang putih"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Bangsa Indonesia tidak boleh tergadaikan oleh kebijakan impor pangan, khususnya komoditas bawang putih. Pasalnya, 95 persen kebutuhan bawang putih dalam negeri berasal dari impor. Sementara, 5 persen sisa kebutuhan berasal dari petani bawang putih dalam negeri.

Demikian diutarakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Bawang Putih Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo usai memimpin pertemuan panja dengan jajaran Dinas Pertanian, PT. Pupuk Indonesia serta sejumlah petani bawang putih di Desa Glapansari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

“Hal Ini sangat disayangkan. Padahal dari segi infastruktur, lahan, suhu udara, kita semua punya. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi kita bergantung pada impor bawang putih. Bangsa Indonesia harus bisa mengulang kesuksesan swasembada bawang putih seperti pada tahun 1993,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Rahmad meyakini hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kesalahan pengurusan tata niaga impor bawang putih. “Kondisi ini tentunya akan kami upayakan untuk dikembalikan secara perlahan. Saya optimis seperti target pemerintah yakni swasembada pangan, khususnya bawang putih di tahun 2021 pasti terwujud,” jelasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, politisi dapil Jawa Tengah V itu menyarankan melalui Komisi IV DPR RI agar menaikkan kebijakan wajib tanam importir bawang putih yang sebelumnya hanya sebesar 5 persen, menjadi 20 persen dari kuota impor.

“Jika importir tidak sanggup dan tidak mau, ya kami persilahkan minggir. Kita serahkan sepenuhnya kepada BUMN. BUMN harus siap dan tidak melulu memprioritaskan permasalahan untung rugi. Dengan cara ini, saya yakin target swasembada pasti tercapai,” harap Rahmad.

Oleh karena itu, Rahmad mendorong adanya koordinasi dan sinergitas antar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dengan Komisi IV DPR RI demi mengulang ... Baca halaman selanjutnya