10 Tahun UUKIP, Keterbukaan Informasi Badan Publik Masih Lips Service

"Terus terang para penerima amanat yakni anggota komisi informasi di seluruh Indonesia oleh UU diberi wewenang mengawal keterbukaan, menilai masih jauh dari harapan UU, soal keterbukaan informasi publik di negara ini"
Ilustrasi (Net)

JAKARTA, KLIKPOSITIF -- Hari ini genap 10 tahun UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disahkan, meski efektif dua tahun setelah diundangkan tetap saja keterbukaan informasi baru sebatas lips service.

Komisi Informasi (KI) Pusat memperingatinya lewat forum dialog bertemakan Refleksi Satu Dasawarsa UUKIP di Gedung Kominfo lantai delapan dengan pembicara Dirjend IKP Niken dan Komisioner KI Pusat Romanus dan mantan Anggota DPR RI Paulus Widyanto, dihadiri KI se Indonesia dan badan publik tingkat pusat, Senin 30/4.

Menyikapi 10 tahun UUKIP, Ketua Komisi Informasi Sumbar Syamsu Rizal mengatakan satu dasawarsa UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaann informasi publik adalah momen penting.

"Terus terang para penerima amanat yakni anggota komisi informasi di seluruh Indonesia oleh UU diberi wewenang mengawal keterbukaan, menilai masih jauh dari harapan UU, soal keterbukaan informasi publik di negara ini,"ujar Syamsu Rizal.

Bahkan penghargaan terkait 10 tahun UU 14 tahun 2008 belum maksimal, tambahnya.

"Ada Permendagri 3 tahun 2017, eee aplikasinya di daerah masih banyak yang tidak paham atau pura-pura paham namun penerapannya masih minim. Padahal Permendagri itu lahir karena UU 14 tahun 2008 yang merupakan regulasi martil pemecah kotak pandora ketertutupan informasi badan publik di era sebelum reformasi,"ujarnya.

Wakil Ketua KI Sumbar Arfitriati juga mengatakan kalau UUKIP dilaksanakan setengah hati oleh banyak badan publik.

"Upaya KI sudah maksimal ada sosialisasi ada, monitoring evaluasi dilakukan ke badan publik, tapi faktanya pengarusutamaan keterbukaan informasi sampai 10 tahun UU KIP, maaf masih berjalan seperti siput,"ujar Arfitriati.

Sementara Adrian Tuswandi, ... Baca halaman selanjutnya