DPRD Padang Gelar Paripurna Penyampain Pendapat Akhir Fraksi Dua Ranperda

"mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, pemerintah memandang perlu adanya penguatan administrasi pemungutan pajak daerah"
Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti pimpin Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dua rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Perpustakaan dan Ketentuan Umum Perpajakan Daerah, Kamis 3 Mei 2018. (ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dua rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Perpustakaan dan Ketentuan Umum Perpajakan Daerah, Kamis 3 Mei 2018.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti didahului rapat internal, kunjungan kerja, rakat kerja dengan OPD terkait, rapat fraksi dan rapat gabungan pansus I dan II.

Ketua Pansus II Amrizal Hadi menyampaikan tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Sementara laporan Pansus I tentang Perpustakaan disampaikan, Zulhardi Z Latif.

Amrizal Hadi mengatakan, mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, pemerintah memandang perlu adanya penguatan administrasi pemungutan pajak daerah. Namun, dalam perjalanannya, Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

“Atas pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Menurut PP itu, jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas, Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak air permukaan. Sementara jenis pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak rokok,” urainya.

Baca halaman selanjutnya