DPRD Padang Gelar Paripurna Penyampain Pendapat Akhir Fraksi Dua Ranperda

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti pimpin Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dua rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Perpustakaan dan Ketentuan Umum Perpajakan Daerah, Kamis 3 Mei 2018.
Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti pimpin Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dua rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Perpustakaan dan Ketentuan Umum Perpajakan Daerah, Kamis 3 Mei 2018. (ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dua rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Perpustakaan dan Ketentuan Umum Perpajakan Daerah, Kamis 3 Mei 2018.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti didahului rapat internal, kunjungan kerja, rakat kerja dengan OPD terkait, rapat fraksi dan rapat gabungan pansus I dan II.

baca juga: Pemerintah Akan Lanjutkan Pembenahan Infrastruktur Pendidikan di Politeknik Negeri Padang dan Kampus Lainnya

Pansus %2Bdprd%2Bpadang3.jpg" alt="" width="225" height="300" />Ketua Pansus II Amrizal Hadi menyampaikan tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Sementara laporan Pansus I tentang Perpustakaan disampaikan, Zulhardi Z Latif.

Amrizal Hadi mengatakan, mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, pemerintah memandang perlu adanya penguatan administrasi pemungutan pajak daerah. Namun, dalam perjalanannya, Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

baca juga: Kabar Baik, Bukittinggi Sudah 12 Hari Tanpa Tambahan Kasus COVID-19

“Atas pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Menurut PP itu, jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas, Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak air permukaan. Sementara jenis pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak rokok,” urainya.

Pansus %2Bdprd%2Bpadang2.jpg" alt="" width="260" height="195" />Adapun jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, katanya terdiri atas Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan PBB-P2. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

baca juga: Pemko Bukittinggi Perpanjang Pasar Sementara di Jalan Soekarno-Hatta

“PP ini menegaskan, bahwa pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud paling sedikit mengatur ketentuan mengenai, nama, objek Pajak, dan subjek Pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan Pajak, wilayah Pemungutan, masa Pajak, penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, kedaluwarsa, sanksi administrative, tanggal mulai berlakunya,” terangnya mebunyikan Pasal 4 ayat (2) PP ini.

Pansus %2Bdprd%2Bpadang4.jpg" alt="" width="263" height="197" />Selain itu, Peraturan Daerah tentang pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya, tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa, asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pernbebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

baca juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Gugus Tugas Payakumbuh Tetap Imbau Warga Jaga Protokol Kesehatan

Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, menurut PP ini, katanya wajib mendaftarkan objek pajak kepada kepala daerah dengan menggunakan surat pendaftaran objek pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan.

“Sementara wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada kepala daerah untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak daerah,” pungkasnya. [Adv]

Penulis: Eko Fajri