Cuti Bertambah, Layanan Publik Tetap Buka Selama Libur Lebaran

Ilustrasi libur lebaran
Ilustrasi libur lebaran (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Pemerintah telah menetapkan bahwa hari libur lebaran selama 11 hari. Hari libur tersebut terdiri dua hari libur reguler (Sabtu dan Minggu, 9 dan 10 Juni), dua hari libur Idul Fitri 1439H yaitu tanggal 15 dan 16 Juni.

Kemudian ditambah 7 hari cuti bersama yaitu tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan sejumlah kalangan, dan termasuk dari asosiasi dunia usaha.

Baca Juga

"Pemerintah mempertimbangkan cuti bersama akan memberi waktu yang cukup bagi masyarakat dalam bersilaturahmi bersama keluarga yang berada di luar kota," kata Menteri PMK, Puan Maharani.

Di sisi lain, meskipun ada penambahan 3 (tiga) hari cuti bersama, pemerintah menjamin pelayanan kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas tetap berjalan seperti biasa.

Pelayanan tersebut seperti rumah sakit, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan & ketertiban, perbankan, Imigrasi, Bea Cukai, perhubungan, dan lain sebagainya.

Dengan begitu, ia menyebutkan, setiap Kementerian/Lembaga akan menugaskan pegawai yang tetap bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tetap bekerja untuk melayani masyarakat pada saat cuti bersama, dapat mengambil cuti di waktu lain tanpa mengurangi hak cuti tahunannya," jelas Puan.

Adapun mengenai transaksi Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, menurut Menko PMK, akan dibuka pada tanggal 20 Juni 2018.

Sedangkan ketentuan pelayanan perbankan akan diatur oleh Bank Indonesia.

Untuk cuti bersama di sektor swasta, lanjut Menko PMK Puan Maharani, merupakan bagian dari cuti tahunan pekerja/buruh yang bersifat fakultatif.

Sehingga dengan begitu pelaksanaannya dilakukan atas kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

"Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja)," ujarnya.

Kementerian Perhubungan, lanjut Puan, akan mengatur semua stakeholder pelabuhan agar dapat  bekerja dan melayani kegiatan pelabuhan selama masa cuti bersama Idul Fitri.

Untuk itu, tegas Puan, 4 (empat) Menko, yaitu Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, dan Menko Kemaritiman,  akan mengeluarkan surat instruksi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk melaksanakan Penugasan Pelayanan Publik dan Pengaturan Pegawai di K/L terkait.

"Setiap K/L akan menindaklanjuti pengaturan hal tersebut dengan menetapkan Instruksi dan/atau Surat Edaran," pungkas Puan.(*)

Sumber: Setkab

Video

Sumbar Kesulitan Solar

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa