Debat Paslon Pilwako Padang, KPU Hadirkan Segmen Khusus

"Nantinya, moderator membacakan soal yang disusun panelis"
Kepala Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang, Riki Eka Putra (KLIKPOSITIF/Cecep Jambak)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Komisi Pemilihan Umum Kota Padang akan menggelar debat publik pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2018-2023. Debat ini merupakan gelaran yang pertama dari tiga agenda yang akan dilaksanakan.

"Debat pertama dari tiga kali yang direncanakan ini mengangkat tema penegakan hukum (perda), politik, pemerintahan, reformasi birokrasi, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, program kesehatan, dan keterbukaan informasi," kata Kepala Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang, Riki Eka Putra.

Riki menjelaskan, perbedaan debat publik tahun ini dibandingkan debat periode sebelumnya adalah memberikan segmen khusus pada panelis.

"Nantinya, moderator membacakan soal yang disusun panelis. Panelis akan mendalami jawaban yang diberikan oleh pasangan calon, dan memberikan pertanyaan," sebut dia.

Hal itu dilakukan agar debat tidak monoton, dan satu arah saja. "Dari KPU RI memberikan ruang pada kabupaten kota yang sesuai dengan kebutuhannya daerah. Mungkin karena persoalan di ibukota juga lebih kompleks," sebut Riki.

Untuk debat dua dan tiga direncanakan digelar 12 Mei dan 21 Juni 2018. Debat ke dua mengangkat sebelas isu. Diantaranya, pembangunan ekonomi UMKM, Industri, pertanian, pariwisata, peningkatan lapangan kerja, lingkungan hidup, tata kota, infrastruktur kota, dan penanggulangan bencana.

Debat terakhir membahas sembilan isu, diantaranya, agama, budaya, pendidikan, pemberdayaan perempuan, program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, pemberantasan NAPZA, dan pencegahan penyakit masyarakat.

[Cecep Jambak]