Wabup Mentawai: Lalai SPJ, Kepala Desa Bisa Diberhentikan

"Kalau tidak ada SPJ, maka bisa dikatakan ada indikasi penyalahgunaan dana desa, dan kalau ini terjadi maka kepala desa bisa diberhentikan"
Foto bersama Wakil Bupati Mentawai dengan peserta Diklat Anggota BPD Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat, Senin, (7/5) (pasbana.com)

MENTAWAI, KLIKPOSITIF - Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake, mengingatkan para kepala desa agar tidak lalai dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, terlebih bila dana desa itu telah dicairkan dan dipergunakan.

"Ini harap diperhatikan bagi desa yang sudah mencairkan dana desa, harus membuat surat laporan pertanggungjawaban atau SPJ. Kalau tidak ada SPJ, maka bisa dikatakan ada indikasi penyalahgunaan dana desa, dan kalau ini terjadi maka kepala desa bisa diberhentikan,” Tegas Kortanius saat membuka kegiatan Diklat Anggota BPD Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat, Senin, (7/5).

Kortanius juga meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengevaluasi laporan keuangan pemerintah Desa dengan sistem transparan, sehinnga kontrol terhadap penggunaan dana desa itu menjadi transparan dan tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa.

Di bagian lain, Korta minta agar peserta Diklat untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Mentawai itu dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa memahami tugas dan fungsi sebagai anggota BPD

"Ikuti diklat ini dengan baik, serap ilmu yang diberikan dan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya kepada nara sumber terutama tentang bagaimana aturan pengelolaan keuangan dan jangan malu bertanya agar semuanya jelas," tegas Korta.

Ia berharap, pemerintah Desa tidak hanya memprioritaskan proyek, namun lebih kepada peningkatan ekonomi dan Pengembangan Pertanian serta pengembangan peternakan masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Kortanius juga meminta kepada masyarakat termasuk para wartawan untuk ikut memantau dari penggunaan dana desa itu melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa atau SisKeuDes.

Sementara Kepala DPMDP2KB Mentawai Ridwan Siritubui mengatakan ... Baca halaman selanjutnya