Gubernur: Dana Baznas untuk Bayar BPJS Warga Tidak Mampu

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengakui masih banyak warga yang tidak mampu membayar premi BPJS setiap bulannya. Untuk menanggulangi persoalan itu maka pembayaran akan ditanggung oleh  Baznas di setiap daerah dan provinsi.

"Masyarakat tidak mampu BPJS akan dibayarkan menggunakan dana dari  Badan Amil Zakat, saya minta kepada pihak Rumah Sakit, jika ada pasien yang berobat, tapi tidak punya uang untuk  membayar BPJS, jangan ditolak,  layani dia, dan Basnaz akan menggantinya," ujar Irwan, usai menghadiri acara UHC (Universal Health Coverage) Class dan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama serta Forum Koordinasi Pengawas dan pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kabupaten/Kota di Mercure Hotel, Senin, (14/5/2018)

baca juga: Audy Joinaldi Berikan 300 Takjil untuk Pengendara dan Warga di Pessel

Irwan mengatakan pihaknya juga sudah mengeluarkan instruksi sesuai dengan Pergub no 3 tahun 2016 agar Pemerintah  Daerah  untuk menganggarkan dana secara  maksimal dalam APBD untuk pembayaran premi BPJS tersebut bagi masyarakat.

"Tinggal lagi kesiapan atau kemauan dari pemda itu sendiri untuk meningkatkan pelayanan BPJS. Berapa mereka sangup kami siap menambah anggarannya, selain itu seluruh dinas yang berhubungan dengan tenaga kerja harus memperhatikan setiap perusahaan agar terjaminnya BPJS Ketenaga kerjaan bagi pekerja" ujarnya.

baca juga: Bersama Satgas Bencana BUMN, Jasa Raharja Sumbar Salurkan Bantuan Penanganan COVID-19

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini banyak kesalahan data pemerintah berdampak kepada  masyarakat miskin yang tidak mendapatkan program jaminan  pemerintah seperti, KIS dan KIP.

"Semstinya seluruh keluarga yang mendapatkan program PKH anak-anaknya harus mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) namun paktanya tidak seperti demikian," ujarnya.

baca juga: Selaku PIC Satgas Bencana BUMN Sumbar, PT KAI Kembali Salurkan Bantuan Penanganan COVID-19

Sementara Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng dan Jambi Siswandi menyampaikan, perlu adanya sinergi antar lembaga termasuk pemerintah daerah dalam kepesertaan masyarakat dalam setiap jaminan kesehatan nasional. Sehingga jaminan kesehatan terealisasi secara menyeluruh.

Dijelaskannya, sesuai instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dimana Presiden menginstruksikan kepada sejumlah Kementerian Lembaga, Gubernur, Walikota/Bupati dan BPJS Kesehatan agar berperan aktif sesuai tugas dan Kewenanagannya dalam peningkatan cakupan kepesertaan demi mencapai UHC (Universal Health Coverage) Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada tahun 2018, dimana minimal 95 persen penduduk sudah terdaftar menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

baca juga: Pertahankan Nol Kasus COVID-19, Pemko Sawahlunto Usulkan 500 Sampel Swab Untuk Dites

"Sehingga tercapainya hubungan kemitraan dan komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan (stakeholder) Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Barat dengan BPJS Kesehatan terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat," ujarnya.

Menyangkut kegiatan UHC, meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis dalam mencapai UHC (Universal Health Coverage) Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tahun 2018.

Dengan ditetapkannya Undang Undang No. 40 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diamanahkan kepada BPJS Kesehatan maka diharapkan pada 1 Januari 2019 seluruh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bekerja paling singkat 6 bulan telah terdaftar menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Sampai dengan Bulan April 2018, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan  Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebesar 75.37 persen atau 4.109.468 jiwa di Sumbar," jelasnya.

Dilanjutkan Siswandi, pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang sampai saat ini telah berjalan selama 4 tahun tentunya tidak lepas dari dukungan semua segmen Pemprov Sumbar yang senantiasa mendukung penuh sejak awal diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Peran aktif dari semua segmen Pemangku Kepentingan Tingkat Utama sangat penting untuk tercapainya UHC (Universal Health Coverage) di Sumbar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Merry Yuliesday mengungkapkan bahwa saat ini batu sekitar 7,3 persen masyarakat miskin yang mengikuti BPJS kesehatan.

"Masih sedikit jumlah masyarakat miskin yang diakomodir BPJS kesehatan bahkan pemerintah sudah membayar preminya, selain itu pemerintah juga berharap agar Pemda meningkatkan jumlah Dana Sharing kesehatan hingga mencapai 100 persen, saat ini Kota Padang mencapai 93 persen dan Pesisir Selatan yang paling rendah," ujarnya

Joni Abdul Kasir

Penulis: Ramadhani