Gubernur: Dana Baznas untuk Bayar BPJS Warga Tidak Mampu

"pembayaran BPJS warga tidak mampu akan ditanggung oleh Baznas di setiap daerah dan provinsi."
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengakui masih banyak warga yang tidak mampu membayar premi BPJS setiap bulannya. Untuk menanggulangi persoalan itu maka pembayaran akan ditanggung oleh  Baznas di setiap daerah dan provinsi.

"Masyarakat tidak mampu BPJS akan dibayarkan menggunakan dana dari  Badan Amil Zakat, saya minta kepada pihak Rumah Sakit, jika ada pasien yang berobat, tapi tidak punya uang untuk  membayar BPJS, jangan ditolak,  layani dia, dan Basnaz akan menggantinya," ujar Irwan, usai menghadiri acara UHC (Universal Health Coverage) Class dan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama serta Forum Koordinasi Pengawas dan pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kabupaten/Kota di Mercure Hotel, Senin, (14/5/2018)

Irwan mengatakan pihaknya juga sudah mengeluarkan instruksi sesuai dengan Pergub no 3 tahun 2016 agar Pemerintah  Daerah  untuk menganggarkan dana secara  maksimal dalam APBD untuk pembayaran premi BPJS tersebut bagi masyarakat.

"Tinggal lagi kesiapan atau kemauan dari pemda itu sendiri untuk meningkatkan pelayanan BPJS. Berapa mereka sangup kami siap menambah anggarannya, selain itu seluruh dinas yang berhubungan dengan tenaga kerja harus memperhatikan setiap perusahaan agar terjaminnya BPJS Ketenaga kerjaan bagi pekerja" ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini banyak kesalahan data pemerintah berdampak kepada  masyarakat miskin yang tidak mendapatkan program jaminan  pemerintah seperti, KIS dan KIP.

"Semstinya seluruh keluarga yang mendapatkan program PKH anak-anaknya harus mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) namun paktanya tidak seperti demikian," ujarnya.

Sementara Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng dan Jambi Siswandi menyampaikan, perlu adanya sinergi antar lembaga termasuk pemerintah daerah dalam kepesertaan masyarakat dalam setiap jaminan kesehatan nasional. Sehingga jaminan ... Baca halaman selanjutnya