Dewan Pers: Situs Radikal yang Beredar Bukan Perusahaan Pers

"Pihaknya akan terus menyisir media-media yang tidak menjalankan tugas jurnalistik"
Dewan Pers (internet)

KLIKPOSITIF -- Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan, akan bertindak tegas kepada situs pemberitaan di Indonesia yang mengandung radikalisme. Pihaknya akan terus menyisir media-media yang tidak menjalankan tugas jurnalistik.

Yosep menjelaskan bahwa situs-situs media radikal di Indonesia berjalan tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang pers. "Kebanyakan yang situs-situs radikal itu memang bukan badan hukum dan perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam UU 40 tahun 1999," jelas Yosep di Gedung Kominfo.

"Tugas kami untuk menyelesaikan proses verifikasi. Kami berharap akhir 2018 ini selesai. 2019 media-media yang terverifikasi itu kita berikan argot dengan demikian orang bisa membedakan mana yang sungguhan mana yang jadi-jadian," kata Yosep seperti dilansir dari suara.com, jaringan Klikpositif Nasional Network (KPNN).

Lebih lanjut, Yosep menjelaskan Dewan Pers belum menemukan jumlah situs-situs yang mengandung konten radikalisme. Namun, Yosep menyebutkan ada puluhan ribu media di Indonesia dan yang sudah terdata di Dewan Pers kurang 1 persen dari jumlah tersebut.

"Yang paling banyak online. Pergerakannya di angka 43.300, sedangkan yang terdata di dewan pers hanya 168 media," jelasnya.

Dia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak segan melapor kepada Dewan Pers apabila menemukan situs-situs berita yang mengandung paham radikalisme.

"Jadi, silahkan diadukan ke Dewan Pers. Dewan Pers akan merekomendasikan kepada Polri karena itu bukan media. Ada MoU antara Dewan Pers dengan Polri," pungkasnya. (*)