Banyak Anggota DPRD Sumbar Tak Hadir Paripurna, Ini Kata Pengamat

"Menghadiri sidang-sidang paripurna merupakan kewajiban dan tanggungjawab anggota dewan sebagai pemangku jabatan publik."
Pengamat Politik Unand Aidinil Zetra (Cecep/KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Menyikapi fenomena mangkirnya anggota DPRD Sumbar dalam rapat paripurna, pengamat politik Unand, Aidinil Zetra menyebut, dilihat dari perspektif akuntabilitas, menandakan akuntabilitas politik wakil rakyat masih rendah.

"Menghadiri sidang-sidang paripurna merupakan kewajiban dan tanggungjawab anggota dewan sebagai pemangku jabatan publik. Tujuannya memang untuk mengambil kebijakan dan melakukan langkah-langkah untuk sebesar-besar kepentingan publik yang diwakili," ungkap Aidinil Zetra, Rabu 30 Mei 2018.

Bahkan, lanjut Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand ini, anggota DPRD tidak cukup hanya menghadiri rapat-rapat, tapi wajib menyampaikan kepada rakyat apa yang telah diperjuangkan.

"Masyarakat perlu tahu, apa yang telah mereka perjuangkan dan apa yang tidak mampu mereka wujudkan untuk perbaikan kehidupan rakyat," ujarnya.

Katanya, rakyat perlu tahu anggota DPRD tersebut yang suka mangkir sidang. Agar rakyat dapat menghukum secara politik, moral dan etik.

"Akuntabilitas politik wakil rakyat bukan sekadar pemenuhan ketentuan formal prosedural administratif, seperti daftar hadir sidang dan lainnya. Tetapi harusnya pertanggungjawaban anggota dewan didasarkan kepada nilai dan prinsip moral dan etis bahwa mereka dipercaya rakyat sebagai wakil," ungkapnya.

"Sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan nasib rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan politik," tambahnya.

Dampaknya, kata Aidinil dapat merusak dan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap politisi di parlemen.

"Akibatnya masyarakat menjadi tidak bergairah untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kecenderungan ini sudah terlihat sejak beberapa periode terakhir," pungkasnya.

[Cecep Jambak]