Oknum Pejabat BPN Kabupaten Solok Terjaring OTT

"Saudara MI selaku kasi pengukuran pada BPN Kabupaten Solok diketahui meminta uang sebesar Rp.6.000.000 "
Kapolres Arosuka AKBP Ferry Irawan (tengah) menunjukkan Barang Bukti atas kasus dugaan pungli oknum pejabat BPN kab. Solok. (Syafriadi/KLIKPOSITIF)

SOLOK, KLIKPOSITIF -- Tim gabungan sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Pusat dan Kabupaten Solok menangkap seorang oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Solok dalam sebuah operasi tangkap tangan, Rabu 30 Mei 2018.

Oknum pejabat berinisial MI (50) tertangkap tangan meminta 'uang pelicin' senilai Rp 6 juta untuk pengurusan pemisahan sertifikat tanah yang diajukan oleh salah seorang notaris atau PPAT setempat.

Kalolres Arosuka AKBP Ferry Irawan membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap salah seorang oknum pejabat BPN Kabupaten Solok tersebut. Menurutnya, tersangka diamankan tim gabungan sekitar pukul 12.30 Wib di Kantor BPN Kabupaten Solok.

"Saudara MI selaku kasi pengukuran pada BPN Kabupaten Solok diketahui meminta uang sebesar Rp.6.000.000 ( enam juta rupiah) kepada saudara LY untuk memperlancar proses pengurusan pemisahan sertifikat tanah," ungkap AKBP Ferry Irawan, Senin (4/6) saat memberikan keterangan pers di Mapolres Arosuka.

Kapolres menjelaskan, disinyalir,  perbuatan serupa kerap dilakukan warga Kelurahan Kuranji Kota Padang itu. Dalam penggeledahan, pihaknya juga menemukan sertifikat tanah lainnya yang diduga merupakan milik masyarakat.

"Untuk pengurusan satu sertifikat tanah bisa dipungut hingga mencapai 6 juta rupiah, kita juga menemukan banyak sekali sertifikat tanah yang disimpan di lokasi penangkapan dan masih kita dalami," sebut Kapolres yang tak menyebutkan rinci jumlahnya.

Tidak tertutup kemungkinan banyak korban lainnya yang terpaksa membayar untuk mempermudah urusan pengurusan surat-surat tanah yang selama ini disinyalir sulit. Pihak kepolisian hingga kini masih mendalami kasus tersebut. Bisa saja, tersangka tidak bertindak seorang diri.

Tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf e  jo Pasal 11 undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas ... Baca halaman selanjutnya