Mantan Mensos Dilaporkan ke KPK

"Mereka menduga, Khofifah yang kini maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur tersebut telah melakukan empat kesalahan sehingga berujung pada tindak pidana korupsi. "
Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) yang terdiri dari Renas 212 JPRI dan DPD LAI Jawa Timur melaporkan mantan Menteri Sosial(Mensos) Khofifah Indar Parawansa ke Komisi Pemberantasan Korupsi. (Suara.com)
dari peserta yang kalah," kata Nasir.

Dugaan kedua adalah terjadinya permainan harga karena pertanggungjawabannya tidak terbuka dan terkesan rahasia. Mereka menilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan terlalu tinggi.

Menurut dia, seharusnya biaya total dalam proyek tersebut hanya sebesar Rp 292.538.716.800 bukan Rp 343.265.653.318. Karena itu, ada selisih sebesar Rp 59.726.936.518.

"HPS yang ditetapkan kemahalan dan harga kontrak yang di tetapkan juga kemahalan," kata Nasir.

Kesalahan lain yang diduga dilakukan oleh mantan anak buah Presiden Joko Widodo tersebht adalah saat pelaksanaan. Menurutnya, program tersebut berupa pendataan dilakukan hanya sekali dalam tiga tahun. Kata dia, selama ini kegiatantersebut dilakukan berjenjang dari dusun sampai pusat, namun tidak pernah dilakukan dengan cara kontraktual.

"Terbukti ketika tujuan mulia untuk dapatkan data by name by adress yang terjadi justru kerancuan, hal ini disebabkan kesalahan kemensos dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dan terbukti ditahun 2016 presiden Jokowi sempat marah-parah karena belum adanya data kamiskinan," jelasnya.

Sementara dugaan yang keempay adalah adanya pelanggaran dalam pronsip pengadaan barang dan jasa. Adapun prinsipnya adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel.

"Adanya permainan harga dan persekongkolan lelang adalah indikasi kuat adanya pelanggaran prinsip pengadaan. Selain itu kami menilai bahwa pengadaan ini tidak efektif," tutup Nasir.

Selain mendesak KPK untuk memeriksa Khofifah, pihak lain yang juga didesak adalah Mumu Suherlan, kepala Pusat Data dan Infomasi kemensos Republik Indonesia,yang pada waktu itu selaku kuasa pengguna Anggaran. Kemudian pejabat pembuat komitmen (PPK), Pokja ULP II Kemensos Republik Indonesia, Kontraktor Pemenang, dan pihak-pihak terkait seperti peserta lelang, kepala Dinas sosial seluruh Indonesia.