Ombudsman: Hari Kedua Kerja Pasca Libur Lebaran, Kantor Lurah Sawahan Tutup Hingga Pukul 11.00 WIB

"Dari tiga layanan publik yang kami sidak, ada satu kantor layanan publik yang masih tutup dan baru beroperasi pukul 11.00 WIB, yaitu Kantor Lurah Sawahan"
Investigator Onbudsman RI Perwakilan Sumbar temukan kondisi Lantor Lurah Sawah tutup saat jari kedua kerja (Ist)

PADANG, KLIKPPSITIF - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor layanan publik di hari kedua kerja setelah libur panjang lebaran berakhir pada 20 Juni 2018 kemarin.

Ada tiga layanan publik yang disidak. Ketiganya adalah Kantor Lurah Sawahan di Kecamatan Padang Timur, Puskesmas Padang Pasir dan Kantor  Camat Padang Utara. Namun, dari tiga layanan publik tersebut, Kantor Lurah Sawahan didapati masih dalam kondisi tutup.

"Menurut pengakuan petugas pendamping PNPM yang juga baru datang ke kantor itu mengaku bahwa para pegawai kantor sedang apel dan acara halal bi halal, serta lurah juga masih plt, dan belum defenitif," kata Koordinator Tim Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yunesa Rahman, Jumat, 22 Juni 2018.

Sidak ke Kantor Lurah Sawahan itu, lanjutnya, dilakukan pukul 09.00 WIB hingga pukul 09.30 WIB. Selama setengah jam menunggu, ternyata tak satu pun petugas yang datang. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, ternyata Kantor Lurah Sawahan tersebut baru dibuka. 

"Kantor Lurah tersebut diketahui baru buka pukul 11.00 WIB, itu setelah kami cek lagi. Ini sangat kami sayangkan. Harusnya kantor lurah sebagai layanan publik, harus berjalan cukup baik di hari kedua kerja pascalibur lebaran, meskipun itu alasannya apel dan halal bi halal," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi menyayangkan adanya kantor layanan publik yang masih terlambat beroperasi di hari kedua kerja setelah libur lebaran.

"Ini tidak bisa dibiarkan, karena dengan terlambat membuka kantor, tentunya layanan publik juga terganggu. Harusnya di hari kedua kerja pascalubur ini, layanan publik sudah berjalan sebagaimana mestinya," kata Adel.

Menurut Adel, aneh dan indisipliner kalau masih ada unit pelayanan publik yang tutup dengan berbagai alasan seperti halal bi halal. Untuk itu, Ombudsman meminta agar Walikota Padang memberikan ... Baca halaman selanjutnya