Survei SBLF: 40 Persen Masyarakat Berpotensi Terima Uang dari Paslon

"Kota Padang Panjang dan Sawahlunto dinilai berpotensi besar terjadi praktik tersebut."
Direktur Eksekutif SBLF Research and Consultan Edo Andrefson, SE (KLIKPOSITIF/ Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Potensi politik uang menjadi ancaman pada Pilkada empat daerah di Sumbar. Kota Padang Panjang dan Sawahlunto dinilai berpotensi besar terjadi praktik tersebut.

Data dari survei Sumatera Barat Leadership Forum Research and Consultan (SBLF) mengungkapkan potensi terjadi praktik uang dikedua kota tersebut karena jumlah penduduk dan pasangan calon.

"Jumlah penduduk yang sedikit dan kekayaan calon berpotensi terjadi praktik money politik. Kota Padang dan Pariaman dari hasil survei kami aman," ujar Direktur Eksekutif SBLF Research and Consultan Edo Andrefson, saat jumpa pers di Padang, Jumat, 22 Juni 2018.

Dijelaskannya, rata-rata di atas 40 persen masyarakat menerima uang dalam mempengaruhi pilihan mereka saat memilih Paslon. Untuk Kota Padang Panjang hasil survei menunjukkan bahwa kategori terima uang dan tidak dipilih sebesar 45 persen sementara itu, untuk kategori terima uang dan dipilih hanya sebesar 2,2 persen dari 500 orang sampel. Kemudian untuk Kota Padang terdapat sekitar 37,6 persen masyarakat yang menerima uang dan tidak dipilih, sementara itu 10,6 persen masyarakat menerima uang dan dipilih.

Sedangkan, untuk Kota Pariaman terdapat sebesar 39 persen responden memilih menerima uang tetapi pilihan sesuai dengan hati nurani. Kemudian sebanyak 7 persen responden memilih menerima uang dan dipilih. Serta terdapat 45 persen menerima uang dan tidak dipilih. Sementara itu, untuk Kota Sawahlunto sekitar 7 persen masyarakat menerima uang dan dipilih, serta sebanyak 30 persen hanya menerima uang dan tidak dipilih.

"Rata-rata masyarakat yang memilih menerima uang dari Paslon adalah masyarakat yang masuk kategori kelas ekonomi kebawah," ujarnya

[Joni Abdul Kasir]