Aktifnya Kepala Daerah yang Ikut Pilkada Berpotensi Mengganggu Netralitas ASN

"dengan menjabatnya kembali seolah-olah memberikan kesempatan kepada kepala daerah untuk 'mempresure' ASN dalam Pilkada."
Pjs Walikota Padang Alwis (Joni/Klikpositif)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Aktifnya kembali kepala daerah yang ikut dalam pertarungan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sumbar dikhawatirkan akan berpengaruh kepada netralitas ASN dalam perhelatan pesta demokrasi dibeberapa daerah tersebut.

Seperti diketahui, tiga kepala daerah di Sumbar memasuki masa cuti yang terhitung sejak 14 Februari hingga 23 Juni 2018. Selama masa cuti, ketiga kepala daerah tersebut akan mengikuti masa kampanye. Ketiga kepala daerah itu adalah Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Walikota Sawahlunto M Yunus, dan Walikota Padang Panjang Hendri Arnis.

Artinya mulai besok, kepala daerah tersebut sudah memasuki masa kerja. Kekhawatiran tersebut dinyatakan Direktur Eksekutif SBLF Research and Consultan Edo Andrefson, SE, Sabtu 23 Juni 2018 di Padang.

Menurutnya, dengan menjabatnya kembali seolah-olah memberikan kesempatan kepada kepala daerah untuk 'mempresure' ASN dalam Pilkada.

"Kekhawatiran kami adanya penekanan-penekanan dari kepala daerah, sehingga mengganggu netralitas ASN," ujarnya.

Kemudian, tugas Pjs yang selama ini menjadi sia-sia. "Kami juga heran apa dasar dari KPU memberikan kesempatan kepada kepala daerah yang ikut bertarung. Ada kesempatan beberapa hari celah menjelang pencoblosan," ulasnya.

Sementara Pjs Walikota Padang Alwis yang mengakhiri masa jabatan hari ini saat dihubungi KLIKPOSITIF tidak mengkhawatirkan netralitas ASN dalam Pilkada Padang. Pasalnya menurut Alwis, aturan menjaga netralitas ASN berlaku sama baik terhadap Pjs maupun Walikota yang menjabat kembali.

"Aturannya jelas, Walikota yang aktif kembali juga akan mengemban tugas menjaga netralitas ASN," katanya.

Namun, jika ada indikasi tekanan terhadap asn dilakukan kepala daerah, tentu pihak Panwaslu akan bertindak. "Namun kami berharap kepada ASN tetap netral sesuai komitmen yang saya jalankan selama menjabat Pjs," pintanya.

Sekedar informasi, ketentuan cuti diatur Pasal 70 ... Baca halaman selanjutnya