Panwaslu Terima Dua Laporan Indikasi Pelanggaran Pilkada Padang

"Namun, laporan tersebut terancam tidak dapat diproses"
Seorang napi Lapas Muaro Padang menggunakan hak pilihnya saat Pilkada Padang 27 Juni 2018 lalu (KLIKPOSITIF/Ocky Anugrah Mahesa)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padang menerima dua laporan pengaduan indikasi pelanggaran Pilkada serentak yang digelar, Rabu 27 Juni lalu.

Namun, laporan tersebut terancam tidak dapat diproses, karena belum memenuhi syarat formil materil.

"Ada dua laporan yang masuk ke panwas. Namun belum bisa diregister, sebab formil materilnya belum selesai. Atau buktinya belum ada dan belum di kirim ke kita," kata Ketua Panwaslu Kota Padang, Dori Putra, pada KLIKPOSITIF, Rabu 4 Juli 2018.

Menurut dia laporan tersebut disampaikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut satu. Laporan itu menyoal netralitas petugas KPPS di salah salah satu TPS di Kecamatan Lubuk Begalung.

Selain itu, pihaknya juga menerima laporan beberapa persoalan seperti suket yang sudah kadaluarsa, KTP yang tidak sesuai dan lainnya di Kecamatan Lubuk Kilangan.

"Namun yang jelas, laporan itu belum masuk. Hanya sekedar pemberitahuan," ucapnya.

Ditambahkannya, hari ini merupakan jadwal terakhir batas pengurusan laporan tersebut, jika sampai hari ini semua berkas yang dibutuhkan belum juga masuk, maka tentu panwaslu tidak dapat memproses.

"Kalau hari ini tidak diberikan, artinya tidak bisa diterima," kata Dori.

Sementara itu, sejak bergulirnya pelaksanaan pilkada, katanya ada empat laporan yang masuk terkait keterlibatan ASN. Dari empat tersebut tiga diantaranya memenuhi unsur.

"Yang tiga, satu laporan yakni pak Dian Fachri sudah diberikan rekomendasi dari pusat yakninya mendapatkan teguran ringan. Dalam aturannya, diberikan teguran lisan atau tertulis. Yang dua lagi belum. Kalau sangsi tergantung pemko pelaksanaannya," pungkasnya.

[Cecep Jambak]