Ada Pungutan di Sekolah Saat PPDB, Disdik Sumbar Tegaskan Hal Ini

ilustrasi pungli di sekolah
ilustrasi pungli di sekolah (internet)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memberikan peringatan kepada sekolah setingkat SMA/SMK di Sumbar untuk tidak melakukan pungutan dan sumbangan sebelum ada kesepakatan antara wali murid, komite dan sekolah .

Peringatan diberikan melalui surat edaran tertanggal 4 Juli 2018 yang ditujukan kepada koordinator pengawas kabupaten, Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah ) kabupaten dan kota se-Sumbar serta kepala sekolah se-Sumbar.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Burhasman Bur menegaskan, tidak ada pungutan dan sumbangan saat penerimaan siswa baru di SMA/SMK di Sumbar. Pungutan hanya bisa dilakukan setelah ada kesepakatan antara wali murid, komite dan sekolah .

Baca Juga

Dinas pendidikan akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang terbukti melakukan pungutan dan sumbangan. "Kalau ada yang terlibat memungut biaya pendidikan kepada siswa baru, kami akan memberikan sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis hingga sanksi disiplin kepada pihak sekolah ," ujarnya.

Burhasman meminta masyarakat ikut mengawasi soal pungutan dan sumbangan di sekolah . Jika ada yang menemukan langsung laporkan ke Dinas pendidikan provinsi untuk tingkat SMA/SMK. "Jika ada yang menemukan langsung lapor ke kami," pintanya.

Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumbar, Bustavidia menjelaskan, edaran tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2008 ayat 1 bahwa pungutan dan sumbangan harus berdasarkan perencanaan sesuai rencana kerja tahunan.

Kemudian, aturan itu juga tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan dan Permendikbud Nomor 75 tahun 2015 tentang Komite Sekolah .

“Jadi, sumbangan dan pungutan tidak dibenarkan dalam bentuk apapun sebelum ada kesepakatan bersama. Ini berlaku untuk calon siswa baru dan bentuk peringatan kami. Sebab, saat ini sedang berlangsung penerimaan siswa baru,” jelasnya saat dihubungi KLIKPOSITIF , Kamis 5 Juli 2018.

Ditegaskanya, tidak dibenarkan sekolah memungut sumbangan dengan dalih apapun. Kemudian, pengadaan pakaian seragam tidak melalui sekolah , namun melalui koperasi yang berbadan hukum. Selanjutnya, tidak ada penambahan persyaratan PPDB yang berhubungan pembebanan pembiayaan kepada peserta didik dan orang tua.

“Tak ada alasan, apakah itu untuk pembangunan sekolah . Tidak dibenarkan juga menarik sumbangan berupa titipan sebelum ada kesepakatan orangtua, komite dan sekolah ,” ujarnya.

Terakhir, pungutan dan sumbangan sekolah dimaksud ada pengeculalian untuk siswa miskin. “Sementara untuk siswa miskin dibebaskan dari sumbangan dan pungutan," tutupnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi mendukung langkah yang dilakukan Dinas Pendikan (Disdik). Menurtnya memang perlu penegasan dari Disdik soal pungutan dan sumbangan di sekolah .

“Edaraan ini akan menyamakan persepsi pemangku kepentingan seperti kepala sekolah , komite dan orangtua dalam pungutan dan sumbangan. Kemudian meraka akan paham akan regulagi PPDB dan pendanaan pendidikan,” ujarnya.

[Joni Abdul Kasir]

Baca Juga

Penulis: Agusmanto

Video Terbaru

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com