Hendri Arnis-Eko Furqoni Ajukan Sengketa Pilkada ke MK

"Banyak, saya lupa. Money politik banyak"
Paslon Wako-Wawako Padang Panjang Deklarasikan Pilkada Damai (KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Hari terakhir batas pengajuan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin 9 Juli 2018, pasangan calon walikota Padang Panjang yang memperoleh suara ke dua terbanyak, Hendri Arnis-Eko Furqani melayangkan pengajuan sengketa itu.

"Ya, baru didaftarkan tadi jam 7.48 Wib. Tentu masih diperiksa. Tadi itu kita mendaftarkan surat kuasa dan permohonan," kata pengacara Hendri Arnis-Eko Furqani, Adryan, dihubungi KLIKPOSITIF, Senin 9 Juli 2018 sore.

Selanjutnya, pihaknya menunggu informasi dari MK untuk kemudian melakukan pelengkapan syarat dan bukti indikasi kecurangan.

"Ada masa melengkapi, sekarang masih dalam proses. Kita nanti disurati, apakah sudah memenuhi syarat, kalau sudah tentu disuruh melengkapi," sebutnya.

Ditanya apa saja bukti indikasi kecurangan yang akan dilayangkan pada MK, Adryan menyebut banyak bukti, salah satunya yakni perbuatan money politik.

"Banyak, saya lupa. Money politik banyak," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisioner Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM KPU Sumbar, Gebril Daulai mengatakan belum mendapatkan informasi adanya pengajuan sengketa pilkada ke MK.

"Setiap Paslon berhak mengajukan permohonan sengketa. Tergantung MK melihat apakah syarat syarat terpenuhi atau tidak, syarat formil dan materil," ungkapnya.

Jika syarat terpenuhi, katanya MK akan memasukkan ke dalam buku registrasi perkara konstitusi. Selanjutnya menginformasikan ke KPU terkait.

"Kan yang menjadi pihak termohon adalah KPU yang menyelenggarakan pilkada," pungkasnya.

[Cecep Jambak]