KPU: Masyarakat Bisa Menyampaikan Rekam Jejak Caleg ke KPU

"Sebab dalam tahapan pemilu masukan, saran dan pandangan masyarakat diakomodir KPU saat mentukan bakal calon."
Diskusi tahap pemilu (Joni/KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pesta demokrasi pemilu serentak 2019 semakin dekat, tahapan demi tahapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum baik Pusat, Provinsi, maupun kabupaten dan kota.

Masyarakat diminta aktif dan berpartisipasi dalam tahapan tersebut sehingga proses berjalan maksimal dan masyarakat mendapatkan calon legislatif yang memang layak untuk mewakili mereka terhusus untuk Pileg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota.

Komisioner KPU Sumbar Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM Gebril Daulai menjelaskan, masyarakat sangat menentukan lulus tidaknya bakal calon di Pileg. Sebab dalam tahapan pemilu masukan, saran dan pandangan masyarakat diakomodir KPU saat mentukan bakal calon.

Menurutnya ada tiga faktor yang menentukan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif tersebut layak atau tidak dalam pencalonan. Pertama partai politik, masyarakat dan KPU sebagai petugas verifikasi.

"Khusus untuk peran masyarakat, mereka bisa menyampaikan rekam jejak DCS ke KPU. Sehingga KPU dapat menjadikan masukan tersebut sebagai bahan bahan pertimbangan," ungkapnya saat memaparkan tahapan pemilu dalam Silaturahmi Komunitas Pemerhati Pemilu dan Demokrasi, Jurnalis dan Pemilih Pemula Kota Padang, Senin, 9 Juli 2018.

Dilanjutkan Gebril, masyarakat memberikan masukan, pandangan terhadap DCS bisa langsung ke KPU. Sebagai contoh untuk DCS anggota DPRD Kabupaten dan kota ke KPU kabupaten dan kota, DCS anggota DPRD Provinsi ke KPU Provinsi dan seterusnya untuk DPR RI dan DPD RI.

Masyarakat yang memberikan penilaian harus membawa bukti otentik tentang calon anggota legislatif yang mereka kritisi.

"Contohnya ada bakal calon yang terlibat kasus hukum, mereka yang mengkritik harus membawa bukti dari pengadilan atau lembaga hukum yang menangani kasus si bakal calon. Kemudian KPU juga akan melakukan penelusuran terhadap rekan jajak bakal calon sebagai bahan verifikasi," ulasnya.

Selanjutnya, ... Baca halaman selanjutnya