Buronan 17 Tahun, Kejagung Tangkap Koruptor Rp1.05 Triliun

"Itu perkara diputus sejak tahun 2001. Sementara yang satu sudah meninggal, ada dua orang terpidana satu meninggal. Dan yang ini baru ketangkap kemarin"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Kejaksaan Agung tangkap buronan terpidana kasus korupsi pengelolaan jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang - TMII senilai Rp1.05 triliun. Terpidana ini sudah buron selama 17 tahun.

Terpidana tersebut atas nama Thamrin Tanjung. Dia ditangkap, Selasa (10/7/2018) kemarin di kawasan Jakarta Selatan. Thamrin ditangkap di sebuah tempat makan.

"Ya bagus itu, saya berikan apresiasi. Itu perkara diputus sejak tahun 2001. Sementara yang satu sudah meninggal, ada dua orang terpidana satu meninggal. Dan yang ini baru ketangkap kemarin," kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (12/7/2018), dilansir dari Suara.com.

Politikus Nasdem itu membuktikan bahwa kejaksaan agung tak akan melupakan kasus - kasus korupsi yang mungkin sudah lama berlalu.

"Kami lihat sekarang satu bukti bahwa kami tidak pernah mendiamkan, gitu. Jadi kalau ada pihak yang masih bersikap nyinyir silakan sajalah, kami yang penting jalankan terus," ujar Prasetyo

"Kami berhasil menyetor kas negara 1,05 triliun dari kasus itu, tol Jor itu," Prasetyo menambahkan.

Thamrin divonis di tingkat kasasi pada tahun 2001. Putusan Thamrin teregister dengan Nomor: 720K/Pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001.

Ataupun berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.189/pid.b/1998 tanggal 7 Oktober 2002 yang menetapkan penangguhan penahanan pelaksanaan eksekusi atas nama Thamrin Tanjung sampai menunggu keputusan permohonan grasi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Thamrin divonis dua tahun penjara dan denda Rp25 juta. Selain itu, Thamrin divonis membayar uang pengganti Rp8 miliar.

Thamrin Tanjung merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penerbitan CP-MTN PT. Hutama Karya dengan nilai Rp 1,05 triliun dan USD 471.000.000 yang telah berkekuatan hukum tetap. (*)