Pemerintah Pertimbangkan Turunkan Harga Tiket Asian Games 2018

"Penurunan harga tiket ini khusus untuk upacara pembukaan dan penutupan"
Menko memimpin rapat tingkat menteri terkait Asian Games 2018 di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/7). (Kemenko PMK)

KLIKPOSITIF -- Merespons keluhan beberapa pihak, pemerintah mempertimbangkan untuk menurunkan harga tiket pesta olahraga negara-negara Asia atau Asian Games XVIII Tahun 2018, khususnya untuk upacara pembukaan dan penutupan.

Demikian disampaikan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait persiapan cabang olahraga (Cabor) dan Ticketing Asian Games 2018, di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/7), yang dikutip dari laman setkab.go.id.

Menurut Menko PMK, penjualan tiket Asian Games XVIII tahun 2018 sudah dilakukan sejak awal Juli ini. Adapun penjualan tiket secara online dilakukan melalui kiostix.com.

Selain penjualan online, metode lain juga akan dilakukan dengan berbagai cara. Pemerintah juga akan memberikan tiket masuk bagi pelajar di DKI Jakarta, Jabar dan Sumsel untuk meramaikan pertandingan, khususnya bagi cabor yang tidak populer.

“Termasuk menggerakan komunitas olahraga terkait yang terdapat di DKI Jakarta, Palembang dan Jabar. Distribusi tiket undangan juga akan dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga. Pemerintah juga akan menjamin keamanan para penonton baik di dalam maupun di luar arena olahraga,” tegas Puan.

Dalam RTM ini dibahas pula persiapan Cabor (Cabang Olahraga) penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018. Menurut Menko Puan, hingga kini, seluruh cabor sudah dan sedang melaksanakan Training Center dan Tryout.

Adapun kepastian jumlah kontingen Indonesia yang mengikuti Asian Games XVIII Tahun 2018 berdasarkan SK Menpora sebanyak 1.080 orang (Yang terdiri dari 678 atlet). Entry by number and name sendiri akan ditutup pada 30 Juni 2018.

Hingga kini menurut data pemerintah, terdapat 16 cabor yang berpotensi meraih emas. “Kita sepakat menggunakan nama Tim Indonesia, tidak lagi per Cabor,” jelas Menko PMK.

Terkait ... Baca halaman selanjutnya