APBN 2019, Rp 34,1 Triliun Anggaran Belanja Barang Dialihkan

"Presiden meminta supaya Rp34,1 triliun itu direalokasikan untuk belanja yang lebih prioritas"
Menteri Keuangan Sri Mulyani (net)

KLIKPOSITIF-Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN harus didesain menjadi instrumen fiskal yang sehat, yang kredibel, dan prioritasnya makin tinggi. Dia mengatakan pemerintah akan membuat desain dari APBN dengan defisit yang dirancang di bawah 2 persen. Namun cukup untuk untuk tetap menstimulasi ekonomi dan menjaga masyarakat, terutama kelompok yang paling rawan

 Sri Mulyani menyebutkan ada sekitar Rp34,1 triliun dana dari Pagu indikatif awal dari kementerian/lembaga yang dilakukan pendisiplinan, yaitu mengurangi belanja barang.

“Presiden meminta supaya Rp34,1 triliun itu direalokasikan untuk belanja-belanja yang lebih prioritas,” kata Menkeu dilansir dari Setkab.id. 

Dana Rp34,1 triliun itu, menurut Menkeu, akan direalokasikan untuk sarana prasarana dari berbagai sekolah yang selama ini masih banyak yang rusak atau rusak sedang, rusak parah.

“Namun nanti di dalam hal implementasinya akan dilaksanakan oleh Menteri PUPR yang memiliki kapasitas teknis dan implementasi yang baik. Itu termasuk koordinasi dengan berbagai belanja untuk pembangunan sekolah-sekolah dan kelas-kelas yang rusak itu, baik di Mendikbud maupun di tempatnya Menteri Agama dan yang selama ini dilakukan di daerah melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik,” ujar Sri.

Menkeu mengatakan DAK fisik tahun ini yang jumlahnya Rp58 triliun, eksekusinya masih sangat rendah, hanya sekitar di bawah Rp8 triliun. Sementara pemerintah berharap bahwa kalau anggaran sudah dialokasikan bisa dilaksanakan.

Presiden menginstruksikan kepada Menteri PUPR untuk bisa menjalankan berbagai program yang sifatnya adalah pembangunan fisik meskipun itu adalah anggaran pendidikan.

“Nanti Presiden akan mengeluarkan semacam Inpres khusus agar untuk hal-hal yang sifatnya konstruksi dan pembangunan yang sifatnya fisik itu bisa dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Kementerian, yaitu Kementerian PUPR,” ujar ... Baca halaman selanjutnya