Syarat Lengkap, KEK Mentawai Bisa Dijalankan Mulai Tahun Depan

"Rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai diperkirakan menelan biaya hingga Rp11 triliun"
Bankvault adalah salah satu spot ombak yang diminati perselancar mancanegara. Hal ini kemudian menjadi salah satu dasar pengembangan KEK (KLIKPOSITIF/Ocky Anugrah Mahesa)

MENTAWAI, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini tengah menunggu keputusan dari Kementerian Perekonomian terkait usulan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit. Ia mengatakan, saat ini semua syarat untuk pengembangan program KEK di kabupaten paling Barat di Pulau Sumatera itu telah lengkap.

"KEK Mentawai tinggal nunggu SK dari dewan KEK saja lagi. Persyaratan sudah diajukan dan berkasnya sudah ada di dewan," katanya, Senin, 23 Juli 2018 di Padang.

Menurut dia, dengan kelengkapan syarat tersebut, program KEK sudah bisa dilaksanakan mulai tahun 2019 mendatang, "Insyaallah 2019 sudah jalan," kata Ketua Pengembangan Pariwisata Sumbar tersebut.

Diketahui, Mentawai memiliki lahan seluas 2.639 hektar untuk KEK, 800 hektarenya sudah bersertifikat milik perusahaan yang akan mengembangkan KEK.

Nasrul menjelaskan, rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai diperkirakan menelan biaya hingga Rp11 triliun yang dilakukan hingga 2030. Untuk KEK sendiri akan dibangun di daerah Taileleu, Kecamatan Siberut Barat, Kepulauan Mentawai.

"Mentawai tanahnya tersedia dan tidak ada persoalan dari 18 persyaratan pengajuan KEK," sebut mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode tersebut.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian mengatakan, KEK salah satu cara yang bisa mengembangkan pariwisata dan mendongkrak jumlah pengunjung. Pengelolaan objek wisata melalui KEK akan lebih tertata dan memiliki nilai jual.

"Dampaknya jauh lebih besar kepada pariwisata karena dikelola secara profesional dan porporsional," pungkas dia kemudian.

[Joni Abdul Kasir]