Mendagri Ingin Perda Dikonsultaskan Dulu ke Pusat Sebelum Berlaku

"Banyak perda terbit tanpa sepengetahuan pemerintah pusat"
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (setkab)

KLIKPOSITIF - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ingin pemerintah daerah (Pemda) melakukan konsultasi terhadap peraturan daerah (Perda) sebelum regulasi diterapkan.

"Banyak perda terbit tanpa sepengetahuan pemerintah pusat sehingga aturan itu diketahui bermasalah ketika merugikan masyarakat," ungkapnya di Jakarta Senin 13 Juni 2016.

"Misalnya seperti perda di Serang yang melarang warung makan buka saat puasa," tuturnya.

“Kalau memang aturannya seperti itu, berarti bermasalah. Makanya perda yang dibuat pemda tingkat satu dan dua, baru kelihatan bermasalah setelah ada kasus seperti ini,” ujarnya.

Dilansir dari laman setkab, Ia juga mengomentari bahwa tindakan Satpol PP yang represif di Serang, Banten merupakan sebuah kesalahan. "Sebab, dalam menjalankan tugasnya, para petugas penegak perda ini seharusnya lebih menekankan tindakan simpatik dan penyuluhan, "bukannya over acting seperti itu," tegasnya.

Ia menganggap cara Satpol PP menyita makanan dari warung juga melampaui kewenangan para petugas. "Alangkah baiknya bila mereka lebih dulu melakukan penyuluhan, seperti meminta pemilik warung untuk tidak menjual makanan secara mencolok," tuturnya.

Setelah kabar tersebut beredar, Mendagri telah memerintahkan Direktur Satpol PP di jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera menegur dan memperingati Kepala Satpol PP Serang.