Minim Pengawasan, Industri Pangan Dikhawatirkan Ancam Kesehatan Anak

"Berdasarkan data BPOM tahun 2016, sebanyak 14,9 persen dari sampel pangan tercatat tidak memenuhi syarat"
Penandatangan Komitmen Bersama Pemprov Sumbar dan Badan POM dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Sumbar (Joni/KLIKPOSITIF)
milenial. Kami siapkan program yang sesuai dan friendly. Pengawasan terhadap UMKM memang tantangan kita bersama," katanya.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menambahkan, pihaknya akan mencoba lebih tegas dalam menindak 'penjahat pangan'. Bila selama ini kegiatan yang dilakukan lebih banyak bersifat promotif untuk masyarakat, Pemda akan memulai langkah-langkah preventif yang di dalamnya juga termasuk penindakan hukum.

"Kalau mereka (produsen pangan nakal) masih ngeyel, kami kenakan penegakan hukum," jelasnya.

Mulai tahun 2018, Pemprov Sumbar mulai menggodok Peraturan Daerah (Perda) mengenai keamanan dan ketahanan pangan. Perda yang saat ini sedang dibahas dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar ini, nantinya juga akan menyinggung mengenai distribusi sayur dan buah-buahan yang mengandung pestisida, penggunaan zat warna dalam makanan, dan kandungan zat berbahaya seperti formalin dan boraks.

[Joni Abdul Kasir]