PPID Utama Sumbar Serahkan Ratusan Dokumen Pertambangan ke Publik

"Sebelumnya, LBH Padang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat "
PPID Utama Sumbar menyerahkan dokumen pertambangan ke LBH Padang (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Sumatera Barat menyerahkan sebagian dokumen yang dimohonkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, terkait dokumen sektor Pertambangan yang ada di Sumatera Barat.

Beberapa dokumen yang telah di berikan antara lain dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara yang telah clean and clear dan belum habis masa berlaku, serta beberapa Dokumen Amdal dan Izin Lingkungan dari izin pertambangan yang ada di Sumatera Barat.

Sebelumnya, LBH Padang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 8 Desember 2016 dengan akta registrasi nomor : 24/XXI/KISB-PS/2016 terhadap Termohon PPID Utama Sumatera Barat.

Dalam Permohonan tersebut, LBH Padang memohonkan agar PPID Utama Sumbar dapat menyerahkan salinan Dokumen Perizinan Tambang yang ada di Sumatera barat seperti, Izin Usaha Pertambangan, Dokumen UKL/UPL atau Izin Amdal, Izin Lingkungan, Laporan Rincian Kerja Tahunan, dokumen peta konsesi atau Izin Lokasi Usaha Pertambangan serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Hasil mediasi antara LBH Padang dan PPID Utama Provinsi Sumbar menyepakati, bahwa data dan informasi yang dimohonkan oleh LBH Padang merupakan informasi publik, sehingga PPID Utama Sumatera Barat sepakat akan menyerahkan seluruh informasi dan data yang dimohonkan oleh LBH Padang, sebagaimana dimuat dalam putusan mediasi nomor : 18/PTSN-PS/KISB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.

Direkutur LBH Padang, Wendra Rona Putra mengapresiasi tindakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar yang berusaha untuk berbenah dan mulai membuka diri. Tindakan tersebut salah satu bentuk langkah nyata bagaimana pemerintah mulai transparan dan akuntable dalam mencegah kultur koruptif terutama di sektor pertambangan.

"Kami juga mengapresiasi dinas-dinas terkait seperti Dinas ESDM ... Baca halaman selanjutnya