Kemenag Larang Petugas Haji Tanazul, Mereka Harus Jalani Tiga Fungsi

Ilustrasi
Ilustrasi (Kemenag)

KLIKPOSITIF -- Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Prof Dr Nizar Ali menegaskan petugas haji tidak dibolehkan pulang cepat atau tanazul.

“Hal tersebut sudah menjadi komitmen mereka yang disepakati sejak awal,” ungkapnya kepada tim Media Center Haji (MCH) di Syisyah, Makkah, Rabu (29/08).

baca juga: Pemerintah Siap Operasikan Tol untuk Dukung Perbaikan Ekonomi

Dalam kondisi apa pun, petugas harus lebih memprioritaskan pelayanan jemaah haji di Tanah Suci yang jelas membutuhkan perhatian.

“Kebutuhan jemaah haji harus dipastikan terpenuhi. Mereka juga membutuhkan bimbingan ketika beribadah di berbagai tempat suci baik di Makkah maupun Madinah,” tandas Nizar yang juga guru besar ilmu hadits UIN Sunan Kalijaga ini.

baca juga: Mulyanto Minta Konfirmasi Dugaan Adanya Kartel Harga BBM

Sementara Direktur Bina Haji Kemenag Khoirizi H Dasir menjelaskan, tugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) adalah membantu petugas kloter membina, melayani, dan melindungi jamaah. “Diminta atau tidak mereka harus menjalani tiga fungsi itu,” katanya.

Setiap kloter dibimbing dua orang TPHD yang terdiri dari satu orang bertugas di pelayanan umum, lainnya ibadah. Kemudian ada satu orang petugas kesehatan daerah. “Merekalah yang memahami kultur dan perilaku jemaah haji yang berangkat dalam satu kloter,” sambung Khoirizi.

baca juga: Kemendikbud Disarankan Buka Sekolah Secara Bertahap

Ia mengimbau semua petugas haji , termasuk TPHD berkonsentrasi pada jemaah haji gelombang I yang kini bergerak ke Jeddah untuk kembali ke Tanah Air atau gelombang II yang bergerak ke Madinah untuk ibadah arbain. Mereka tidak dibolehkan tanazul dan harus melaksanakan tugas hingga selesai pada waktunya. “Saya mengingatkan kesepakatan yang dibuat. Itu harus kita pegang sama-sama,” tandas Khoirizi.

Sebelumnya, puluhan TPHD mengajukan tanazul. Sebagian besar sudah mengajukan itu sejak fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) beberapa waktu lalu.

baca juga: Jejak Dirut Baru TVRI di Majalah Playboy, Tengku Zul Sentil Maruf Amin

“Ada 50-an orang TPHD ke sini. Sudah masuk datanya ke kita. Ini kita pelajari. Baru empat orang yang disetujui untuk tanazul. Lainnya belum bisa menunjukkan bukti atau keterangan yang mengharuskan mereka untuk tanazul,” kata Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Makkah Endang Jumali.

Kadaker Makkah mempersilakan para TPHD yang bersangkutan untuk kembali ke kloternya dan melanjutkan tugas membina, melindungi, dan melayani jemaah. “Mereka bertanggung jawab atas pergerakan jemaah haji dari daerahnya. Dari awal keberangkatan, TPHD memandu para jemaah berangkat ke embarkasi hingga Tanah Suci dan sampai kembali ke Tanah Air,” tegasnya.

Seperti diketahui, alur seleksi TPHD adalah Pemerintah Daerah memberikan nama-nama calon TPHD. Kemudian Kemenag akan menguji kepatutan dan kelayakan mereka. Seluruh Kanwil Kemenag se-Indonesia kemudian berkoordinasi dengan kepala daerah terkait regulasi seleksi TPHD yang sudah dibuat. Standard seleksi harus sama baik di pusat maupun di daerah. Hal tersebut berdasarkan regulasi PP 79/2012 dan PMA 20/2016.

Kemenag telah menetapkan bahwa kuota haji tahun ini sama dengan tahun lalu, yaitu 204 ribu haji reguler dan 17 ribu haji khusus. Dalam kuota haji reguler itu, termasuk di dalamnya 1.513 kuota TPHD. Kuota TPHD tahun ini dibagi menjadi tiga, yaitu: 607 pelayanan umum, 607 pelayanan bimbingan ibadah, dan 299 pelayanan kesehatan. Kebijakan ini diambil agar pelayanan kepada jemaah bisa lebih baik dan profesional. (*)

Penulis: Eko Fajri