Bawaslu: Mahar Politik Sandiaga Uno Tak Terbukti Secara Hukum

"Bawaslu menyatakan tidak menemukan adanya dugaan mahar politik sebagaimana yang dilaporkan"
Bawaslu (internet)

KLIKPOSITIF -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan, laporan Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) atas dugaan mahar politik Sandiaga Uno ke PAN dan PKS tidak dapat dibuktikan secara hukum. Hal itu dinyatakan Bawaslu usai menggelar rapat pleno seluruh komisioner Bawaslu.

Ketua Bawaslu, Abhan menjelaskan, dari tiga saksi yang diajukan oleh pelapor, saksi atas nama Andi Arief tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak memenuhi pemanggilan. Sehingga ketidakhadiran Andi Arief memenuhi undangan Bawaslu menjadikan laporan dugaan mahar politik Sandiaga Uno tidak mendapatkan kejelasan.

"Bahwa terhadap pokok laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 yang menyatakan diduga telah terjadi pemberian imbalan berupa uang oleh Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden tidak dapat dibuktikan secara hukum," kata Abhan melalui keterangan tertulis yang dilansir Suara.com, jaringan Klikpositif, Jumat (31/8).

Abhan menuturkan, setelah melakukan pemeriksaan kepada pelapor dan dua saksi, Bawaslu melakukan kajian terhadap laporan tersebut. Berdasarkan hal itu, Abhan menjelaskan bahwa terhadap keterangan pelapor dan saksi yang telah diambil keterangannya pada proses klarifikasi.

Para saksi tidak melihat, mendengar atau mengalami peristiwa secara langsung. Melainkan hanya mendengar dari keterangan pihak lain dalam hal ini Andi Arief.

Sementara, Bawaslu telah melayangkan surat pemanggilan sebanyak dua kali kepada Andi Arief sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (5) dan ayat (6) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Hanya saja yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan itu.

Untuk itu, Bawaslu menyatakan tidak menemukan adanya dugaan mahar politik sebagaimana yang dilaporkan. "Bahwa terhadap laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 tidak ditemukan jenis dugaan pelanggaran pemilu yang dilanggar oleh terlapor," pungkasnya. ... Baca halaman selanjutnya