Bawaslu Limapuluh Kota Temukan Pelanggaran APK Bacaleg

"Yang melanggar itu adalah mencantumkan logo partai dan nomor urut. Itu sudah masuk dalam pelanggaran"
Tahapan pemilu 2019 yang terpampang di kantor KPU Limapuluh Kota. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat Kampai)

LIMAPULUHKOTA, KLIKPOSITIF -- Meski tahapan kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) belum dimulai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota sudah menemukan beberapa pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) berupa pemasangan spanduk tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh bakal calon legislatif (bacaleg) dari daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Ismet Aljannata saat melakukan pertemuan bersama perwakilan partai politik (Parpol), KPU Limapuluh Kota dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota di kantor KPU Limapuluh Kota, Jumat 31 Agustus 2018.

"Yang melanggar itu adalah mencantumkan logo partai dan nomor urut. Itu sudah masuk dalam pelanggaran," katanya.

Dari pantauan KLIKPOSITIF di lapangan, cukup banyak terlihat beberapa bacaleg yang mencantumkan logo partai dan juga nomor urutnya pada Pileg nanti. Diantaranya, banyak terlihat menempelkan spanduk di warung-warung dan tempat publik lainnya.

Ismet juga mengakui, hampir di semua kecataman ditemukan pelanggaran pemasangan APK yang dilakukan oleh bacaleg di Limapuluh Kota. "Kalau laporan masyarakat belum ada tapi dari pantauan ada di beberapa tempat pemasangan yang menyalahi aturan. Itu sudah dalam kajian. Masing-masing kecamatan rata-rata ada," jelasnya.

Untuk tindak lanjut yang akan dilakukan Bawaslu sendiri, Ismed menyebut pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) Kabupaten Limapuluh Kota untuk melakukan penertiban.

"Kami menunggu penertipan dari Pemda, yaitu Satpol PP dan kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi. Sekarang tinggal menunggu hitungan hari untuk penertipan," ulasnya.

Terkait sanksi, Ismed menyebut hal itu tergantung dengan substansi dari pelanggaran yang dilakukan. "Kalau pelanggaran kampenye itu masuk ranah pidana tentu bisa dipidanakan, kalau hanya pelanggaran administrasi itu hanya penetiban seperti yang ini," ... Baca halaman selanjutnya