Langgar Aturan KPU, Tim Terpadu Tertibkan APK di Sijunjung

"Kegiatan tersebut untuk menertibkan baliho, spanduk maupun reklame milik para Caleg dari partai politik"
Penurunan baliho salah seorang anggota dewan di Sijunjung. (istimewa)

SIJUNJUNG, KLIKPOSITIF -- Sejumlah baliho dan poster Caleg, baik berukuran besar atau kecil diturunkan oleh tim terpadu penertiban alat peraga kampanye (APK) di seluruh wilayah Kabupaten Sijunjung. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari mulai 4 hingga 6 September 2018 mendatang.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Sijunjung, Yunani mengatakan, penertiban itu terbagi dalam dua tim, tim 1 menyasar arah selatan yang berbatasan dengan Dharmasraya dan tim 2 menuju ke arah utara yang berbatasan dengan Sawahlunto dan Tanah Datar.

"Kita tidak merusak, tapi menurunkan dan menertibkan. Kegiatan tersebut untuk menertibkan baliho, spanduk maupun reklame milik para Caleg dari partai politik," katanya, Selasa 4 September 2018.

Yunani melanjutkan tim terpadu terdiri dari seluruh unsur yang berwenang. "Tim ini terdiri dari Bawaslu Kabupaten Sijunjung, KPU Kabupaten Sijunjung, Polres Sijunjung, Kesbangpol dan Linmas, Kominfo, Perkim LH serta Pol PP dan Damkar," sambungnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Agus Hutrial Tatul mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat imbauan dan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak yang terkait dimana ada kesepakatan agar peserta Pemilu menertibkan APK tersebut.

"Namun jika masih ada baliho dan spanduk, kesepakatan tersebut mempersilakan Panwaslu bersama pihak terkait untuk menertibkannya," jelasnya.

Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, KPU dan Bawaslu berwenang mengawasi tahapan ini dan dilarang adanya aktivitas kampanye. "Bendera baliho atau APK lainnya hanya bisa dipasang di internal partai, seperti di sekretariat baik di Kabupaten hingga Desa," ujarnya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Sijunjung, Lindo Karsya membenarkan penertiban dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan PKPU nomor 23 tahun 2018 menyatakan bahwa Parpol tidak boleh melakukan kampanye sebelum masa kampanye.

"Dan apabila ada porpal yang melanggar akan ... Baca halaman selanjutnya