DPR Berhasil Desak AIPA Angkat Isu Rohingya, Istilah Diubah

"Pertemuan 39th General Assembly of the AIPA diawali dengan Executive Meeting untuk menyusun agenda pembicaraan pada masing-masing komite"
Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Fadli Zon memimpin delegasi sekaligus menjadi juru bicara DPR RI dalam Executive Committee Meeting, di Singapura (dpr)

KLIKPOSITIF -- Delegasi DPR RI berhasil mendesak ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk membicarakan isu Rohingya masuk dalam agenda pembicaraan penting Committee on Political Matters. Sebelumnya, PBB bahkan telah menyatakan ada genosida atas etnis Rohingya yang dilakukan Pemerintah Myanmar.

“Kalau pembicaraan soal Rohingya tidak dibicarakan, maka kita tidak setuju dengan agenda-agenda politik yang diusulkan oleh negara-negara ASEAN. Political matters lebih baik dihapuskan saja,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang memimpin delegasi sekaligus menjadi juru bicara DPR RI dalam Executive Committee Meeting, di Singapura, Senin (03/9/2018) malam.

Pertemuan 39th General Assembly of the AIPA diawali dengan Executive Meeting untuk menyusun agenda pembicaraan pada masing-masing komite. Ada sembilan komite yang secara terpisah membicarakan isunya masing-masing. Kesembilan komite itu adalah komite politik, komite ekonomi, komite sosial, komite organisasi, dan committee on joint communique. Sepuluh delegasi parlemen ASEAN hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam executive meeting, Fadli didampingi Anggota DPR RI Amelia Anggraini dan Kartika Yudhisti. Sempat terjadi perdebatan panjang mengenai isu sensitif Rohingya, terutama menyangkut istilah “krisis kemanusiaan”. Delegasi Parlemen Myanmar tak setuju dengan istilah itu. Hanya DPR RI yang mengusulkan adanya pembicaraan krisis kemanusiaan. Delegasi Myanmar selalu memveto isu itu. Sementara sistem pengambilan keputusan di AIPA harus melalui konsensus.

Setelah melakukan kompromi, akhirnya disepakati isu Rohingya masuk agenda pembicaraan komite politik dengan istilah “situasi kemanusiaan” (humanitarian situation), bukan krisis kemanusiaan (humanitarian crisis). Menurut Fadli, ini sudah langkah maju dalam pertemuan AIPA, meskipun sebenarnya DPR RI merujuk pada laporan PBB dan keputusan IPU di Saint Petersberg yang menyatakan ada krisis ... Baca halaman selanjutnya