Pemerintah Bakal Ubah Undang-Undang Soal Kerja BPK

"Pada Undang-Undang baru diusulkan bahwa anggota BPK bersifat kolektif dan kolegial"
Ilustrasi (Net)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berencana akan melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pokok-pokok perubahan UU tersebut adalah terkait keanggotaan, wewenang, pemilihan anggota, pemilihan pimpinan, pemberhentian, kode etik, pelaksana BPK, dan ketentuan penutup.

"Pada Undang-Undang baru diusulkan bahwa anggota BPK bersifat kolektif dan kolegial dan proses pengambilan keputusannya juga bersifat kolektif dan kolegial," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan UU tersebut, BPK dapat memberi mandat kepada Anggota BPK dan/atau Pelaksana BPK, namun tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Pada ketentuan pemilihan anggota BPK, terdapat beberapa pengajuan perubahan, diantaranya usia menjadi paling rendah 42 tahun dan paling tinggi 62 tahun saat mendaftar.

Selain itu, dibutuhkan pengalaman 20 tahun di bidang ekonomi, hukum atau administrasi negara. Kemudian, telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat pengelola keuangan (PPK) negara pada entitas pemeriksaan BPK, dan tidak aktif sebagai anggota maupun pengurus partai politik.

UU baru ini juga mengajukan agar pemilihan anggota BPK ataupun penggantian karena pemberhentian dilakukan melalui proses panitia seleksi.

"Menyangkut pemilihan pimpinan BPK, pada UU baru ini akan ditegaskan Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK untuk masa jabatan 5 (lima) tahun," tambahnya.

Kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua BPK dievaluasi oleh sidang anggota setiap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Berdasarkan hasil evaluasi, sidang anggota BPK dapat melakukan penggantian Ketua dan/atau Wakil Ketua apabila kinerja kurang baik atau faktor lainnya.

Terkait pelantikan anggota dan pimpinan ... Baca halaman selanjutnya