Parpol Bisa Batal Jadi Peserta Pemilu Jika..

"LADK dan RKDK ini diatur dalam Peraturan KPU RI nomor 24 tahun 2018"
Komisioner Divisi Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Limapuluh Kota, Amfrizer (kiri) bersama Ketua KPU Limapuluh Kota Masnijon pada rapat koordinasi penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPT) di kantor KPU Limapuluh Kota (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat Kampai)

LIMAPULUH KOTA, KLIKPOSITIF -- Untuk bisa memastikan ikut dalam pesta demokrasi 17 April mendatang, setiap partai harus menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) berupa Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten kota paling lama 22 September 2018.

Hal itu disampaikan Komisioner Divisi Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Limapuluh Kota, Amfrizer kepada seluruh perwakilan partai peserta Pemilu Kabupaten Limapuluh Kota pada rapat koordinasi penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPT) di kantor KPU Limapuluh Kota, Tanjung Pati, Rabu 12 September 2018 siang.

"Pembahasan terkait LADK dan RKDK ini diatur dalam Peraturan KPU RI nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye umum," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga kembali mengingatkan seluruh partai dan seluruh bakal calon legislatif (bacaleg) untuk melengkapi semua persyaratan tersebut paling lambat 22 September 2018 dan apabila tidak diserahkan maka partai bisa dibatalkan sebagai peserta pemilu.

"Terkait sanksi penyerahan LADK ini diatur dalam pasal 67 ayat dua dan satu. Sanksinya berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan," terang Amfrizer.

Menurut dia, khusus untuk caleg yang nantinya terpilih, juga diwajibkan untuk menyerahkan pelaporan dana kampanye secara rinci. Dan apabila tidak menyerahkan hal itu, maka keterpilihannya bisa dibatalkan.

"Sumbangan untuk kampanye harus jelas. Dana dari siapa dan akan digunakan untuk apa. Kalau tidak ada laporan dari caleg terkait dana kampanyenya paling lambat satu minggu setelah penetapan caleg terpilih, maka caleg tersebut bisa dibatalkan oleh KPU," jelas dia

Lebih lanjut, untuk bantuan kampanye, Amfrizer menjelaskan ada tiga bentuk bantuan. Pertama dalam bentuk uang, kemudian jasa, dan barang. "Jadi pelaporannya harus jelas," tegasnya.

KPU Limapuluh Kota sendiri sampai sejauh ini masih terus menyempurnakan berbagai hal yang ... Baca halaman selanjutnya