Pemko Sawahlunto Belum Terima DBH Pajak dari Pemprov Sumbar, Ini Alasannya

"Jumlahnya sebesar Rp24 miliar dan tidak diterimanya DBH tersebut disebabkan belum dibayarnya pajak kendaraan dinas di lingkungan Pemko Sawahlunto."
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Sawahlunto, Buyuang Lapau. (istimewa)

SAWAHLUNTO, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto belum bisa menerima dana bagi hasil (DBH) pajak daerah triwulan kedua tahun 2018 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar).

Kepala UPTD Samsat Sawahlunto, Hendi Yulfian mengatakan DBH tersebut jumlahnya sebesar Rp24 miliar. Tidak diterimanya DBH tersebut disebabkan belum dibayarnya pajak kendaraan dinas di lingkungan Pemko Sawahlunto.

Hal tersebut mengacu pada Pergub Nomor 11 tahun 2018 tentang perubahan kedua Pergub Nomor 69 tahun 2014 tentang dana bagi hasil (DBH) pajak daerah Sumbar, dimana DBH sudah bisa diserahkan apabila pemerintah daerah telah merealisasikan.

"Kendaraan plat merah milik Pemko Sawahlunto yang terdata di Samsat sekitar 954 kendaraan. Kondisi maret 2018 tidak daftar ulang atau menunggak sebanyak 163 unit dengan kisaran dana sebesar Rp48.408.350," lanjutnya.

Hendi menambahkan, dalam penggalian potensi pajak pihaknya sudah lama mengingatkan kepada Pemko Sawahlunto. "Sudah sejak lama kami mengingatkan Pemko Sawahlunto agar merealisasikan pajak kendaraan dinas, karena sangat berpengaruh kepada realisasi dana bagi hasil yang akan diterima," ulasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Sawahlunto, Buyuang Lapau menyebutkan, pihaknya tengah mengintevarisir kendaraan dinas tersebut. Dari inventarisir yang dilakukan, terdapat 31 unit sudah dilelang, 1 rusak berat, 3 unit BPKB-nya hilang dan 27 unit yang tidak terdaftar seperti kendaraan instansi vertikal.

"Dari hasil inventarisir terakhir, memang masih ada 35 unit kendaraan OPD yang belum membayar pajak kendaraanya," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya akan segera membuatkan dokumennya dan akan kita serahkan secepatnya kepada Samsat Sawahlunto sehingga mendapatkan data yang sinkron antara Pemko Sawahlunto dan Samsat Sawahlunto.

"Setelah mendapat data yang sinkron, barulah dilakukan pelunasan pajak yang menunggak ... Baca halaman selanjutnya