DPTHP Sumbar Berkurang Sebanyak 13.159 Orang, Pasaman Barat Selisih Terbanyak

"selisih yang ditemukan dalam pemilih Kota Padang yakni karena adanya NIK yang sama,"
Rapat Pleno DPTHP KPU Sumbar (Cecep/KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Setelah lebih dari sepekan melakukan pencermatan dan perbaikan, KPU Sumbar menemukan selisih Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 13 ribu lebih orang.

Sebelum pencermatan dan perbaikan, total jumlah DPT sebanyak3.477.311 jiwa. Setelah diperbaiki menjadi sebesar 3.464.152. Dengan selisih sebesar 13.159.

Hal itu diketahui dari hasil Rapat pleno terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pemilu 2019 tingkat Provinsi Sumbar, Jum'at 14 September 2018, di Pangeran Beach Hotel.

Dari 19 Kabupaten Kota, Kabupaten Pasaman Barat menjadi Kabupaten yang signifikan ditemukan selisihnya, yakni sebesar 4.716. Yang mana DPT awal sebanyak 248.257, dan menjadi 243.251 setelah melakukan pencermatan dan perbaikan.

Ketua KPU Sumbar, Amnasmen menyebut, setelah ditemukan pemilih ganda dalam pleno tingkat KPU pusat, yang direkomendasikan Bawaslu, KPU pusat langsung memberikan waktu selama 10 hari untuk melakukan proses pencermatan dan perbaikan.

"Proses telah dilakukan sekitar 8 hari, untuk mencermati kembali data tersebut. Melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder baik tingkat kabupaten/kota dan provinsi, untuk mencermati kembali, bahkan melibatkan panitia di tingkat kecamatan. Sehingga data tersebut bisa dibersihkan dan diperbaiki," ungkapnya.

Amnasmen berharap, DPT yang diperoleh dari hasil perbaikan menjadi data yang berkualitas.

"Kami berharap teman-teman parpol dapat memberikan masukan baik tingkat kabupaten kota, maupun Bawaslu terhadap hasil rekapitulasi. Sehingga data tersebut bisa baik dan lebih berkualitas," harapnya.

Ketua Divisi Program dan Data KPU Kota Padang, Yusrin Trinanda menyebut, selisih yang ditemukan dalam pemilih Kota Padang yakni karena adanya NIK yang sama, namun dengan alamat yang berbeda. Proses pencermatan dan perbaikan dikatakannya dilakukan KPU Padang pada tanggal 7 ... Baca halaman selanjutnya