Terjerat Korupsi, Enam PNS di Sumbar akan Dipecat

ilustrasi PNS
ilustrasi PNS (internet)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemprov Sumbar melalui Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Sumbar memastikan pegawai negeri sipil ( PNS ) di Sumbar yang terlibat kasus korupsi segera diberhentikan secara tidak hormat dan tak akan mendapatkan gaji.

Kepala BKD Sumbar , Yulitar mengatakan, pihaknya akan patuh dan taat terhadap pemerintah pusat yang telah mengintruksikan pemberhentian tidak hormat bagi PNS yang terlibat kasus korupsi.

baca juga: Ini Riwayat Kontak dan Perjalanan Pelaut Positif COVID-19 di Agam

Kendati demikian, Yulitar mengklarifikasi data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN-RB) yang menyebut PNS Sumbar yang terlibat kasus korupsi berjumlah 84 orang masing-masing 12 orang di Provinsi dan 72 orang di Kabupaten/Kota.

"Menurut data BKD , angkanya ada enam orang karena ini kan data dari tahun 2015, jadi kami akan coba kroscek kembali," kata Yulitar, Minggu (15/9).

baca juga: PSBB Jilid III, Camat Payakumbuh Selatan Siap Disiplinkan Warga di 6 Kelurahan

Yulitar menjelaskan, dua dari enam PNS yang terlibat kasus pidana korupsi tersebut akan segera diusulkan pemecatannya. Sementara, empat orang lagi ada yang masih dalam proses sidang atau belum inkrah, meninggal dan sudah inkrah. Sayangnya, mengenai nama dan instasi oknum PNS yang tersandung korupsi tersebut, Yulitar enggan menyebutkannya.

"Yang empat ini, ada yang masih dalam proses sidang, meninggal dan ada yang sudah inkrah, namun yang inkrah ini dia menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) suratnya juga sudah dibalas oleh Mendagri. Dalam surat tersebut dia diaktifkan lagi," jelas Yulitar.

baca juga: Perpanjang PSBB, Pemkab Pasbar Persiapkan Hal Ini

Yulitar beralasan, keberadaan salah satu PNS Provinsi yang terlibat kasus korupsi dan masih aktif ini dikarenakan ada aturan Mendagri pada 2012 lalu. Namun sesuai dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta lalu, bagi PNS yang korupsi yang masih aktif akan diberhentikan secara tidak hormat dari tugasnya.

"Ini karena ada edaran mendagri pada 2012 yang seolah-olah membolehkan PNS yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman, bisa diaktifkan kembali. Tapi karena aturan yang sekarang, kan gak boleh lagi diaktifkan, jadi kami surati mendagri lagi untuk segera mengurus pemecatannya," kata Yulitar.

baca juga: PSBB Tahap III Diberlakukan, Pemkab Pasbar Mulai Sosialisasikan New Normal

Soal mekanisme pemecatan, kata Yulitar, pihaknya terlebih dulu mencocokan data dari Badan Kepegawaian Nasional ( BKN ) dan data BKD Sumbar . Setelah cocok, pihaknya mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat kepada Gubernur Sumbar . Ia mengaku, keputusan pemerintah pusat tersebut bukanlah keputusan yang mudah diterima. Terlebih, pihaknya diberi batas waktu paling lambat Desember 2018 mendatang.

"Kan diberi waktu sama BKN dan MenPAN-RB sampai Desember, tapi kami usahakan lebih cepat dari itu, semuanya akan segera kami proses. Jika nanti mereka sudah diberhentikan secara tidak hormat secara otomatis mereka yang enam orang ini tidak akan terima gaji dan pensiun lagi," pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah memberikan waktu hingga akhir tahun agar ribuan PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti korupsi dan putusannya inkrah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat. Total PNS korup itu ada 2.357 orang. Sementara, di Sumbar ada 84 orang, 12 di Provinsi dan 72 di Kabupaten/Kota.

Pemberhentian tidak hormat atas ribuan PNS itu termaktub dalam surat keputusan bersama antara Mendagri, Tjahjo Kumolo, Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN ), Bima Hari Wibisana. Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama Desember 2018.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Agusmanto