Terjerat Korupsi, Enam PNS di Sumbar akan Dipecat

"mengenai nama dan instasi oknum PNS yang tersandung korupsi tersebut masih belum disebutkan"
ilustrasi PNS (internet)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemprov Sumbar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar memastikan pegawai negeri sipil (PNS) di Sumbar yang terlibat kasus korupsi segera diberhentikan secara tidak hormat dan tak akan mendapatkan gaji.

Kepala BKD Sumbar, Yulitar mengatakan, pihaknya akan patuh dan taat terhadap pemerintah pusat yang telah mengintruksikan pemberhentian tidak hormat bagi PNS yang terlibat kasus korupsi.

Kendati demikian, Yulitar mengklarifikasi data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN-RB) yang menyebut PNS Sumbar yang terlibat kasus korupsi berjumlah 84 orang masing-masing 12 orang di Provinsi dan 72 orang di Kabupaten/Kota.

"Menurut data BKD, angkanya ada enam orang karena ini kan data dari tahun 2015, jadi kami akan coba kroscek kembali," kata Yulitar, Minggu (15/9).

Yulitar menjelaskan, dua dari enam PNS yang terlibat kasus pidana korupsi tersebut akan segera diusulkan pemecatannya. Sementara, empat orang lagi ada yang masih dalam proses sidang atau belum inkrah, meninggal dan sudah inkrah. Sayangnya, mengenai nama dan instasi oknum PNS yang tersandung korupsi tersebut, Yulitar enggan menyebutkannya.

"Yang empat ini, ada yang masih dalam proses sidang, meninggal dan ada yang sudah inkrah, namun yang inkrah ini dia menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) suratnya juga sudah dibalas oleh Mendagri. Dalam surat tersebut dia diaktifkan lagi," jelas Yulitar.

Yulitar beralasan, keberadaan salah satu PNS Provinsi yang terlibat kasus korupsi dan masih aktif ini dikarenakan ada aturan Mendagri pada 2012 lalu. Namun sesuai dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta lalu, bagi PNS yang korupsi yang masih aktif akan diberhentikan secara tidak hormat dari tugasnya.

"Ini karena ada edaran mendagri pada 2012 yang seolah-olah membolehkan PNS yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman, bisa diaktifkan kembali. Tapi karena aturan yang sekarang, kan gak boleh lagi diaktifkan, ... Baca halaman selanjutnya