Bawaslu Sumbar: KPU Perlu Lakukan Kembali Verifikasi Faktual

" langkah yang harus dilakukan KPU setelah ini adalah kembali melakukan verifikasi faktual terhadap indikasi kegandaan seperti NIK satu, namun dengan nama, tempat tanggal lahir, ataupun alamat yang berbeda."
Ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Komisioner Bawaslu Sumbar, Vifner menyebut, meski penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sumbar Pemilu 2019 telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP), namun Bawaslu berharap angka itu kembali dicermati untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

"Meski telah dibersihkan, namun dalam catatan kita masih ditemukan beberapa indikasi pemilih ganda yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU," ungkap Vifner, yang merupakan Komisoner Divisi Pengawasan Antar Lembaga ini.

Mantan Ketua KPU Padang Pariaman ini menyebut, langkah yang harus dilakukan KPU setelah ini adalah kembali melakukan verifikasi faktual terhadap indikasi kegandaan seperti NIK satu, namun dengan nama, tempat tanggal lahir, ataupun alamat yang berbeda.

"NIK-nya satu, tapi ada indikator seperti nama, tanggal lahir dan jenis kelamin yang berbeda. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman KPU untuk memverifikasi faktual," ungkapnya.

Dia berharap KPU memiliki langkah-langkah untuk membersihkannya kembali. Sehingga data ganda benar benar menjadi bersih. Dari pantauan Bawaslu, data yang tidak bisa ditindaklanjuti masih ada sekitar 413 pemilih.

"Kita berharap teman-teman KPU punya kiat khusus dalam membersihkan ini. Sehingga data ganda memang betul menjadi nol. Tidak hanya itu, orang yang benar benar memenuhi syarat untuk memilih juga masuk, sehingga data itu betul-betul akurat," harapnya.

Sebelumnya, Bawaslu Sumbar merekomendasikan sekitar 17 ribu pemilih ganda yang ada di seluruh Kabupaten Kota di Sumbar. Dari Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP), diperoleh selisih angka sekitar 13 ribu. [Cecep Jambak]