10 Kepala Daerah di Sumbar Dukung Jokowi, Apa Kata Pengamat Keuangan?

"Ada potensi resiko jika nantinya petahana akan kalah"
Pengamat Keuangan Daerah dari Universitas Andalas (Unand), Hefrizal Handra (KLIKPOSITIF/Cecep Jambak)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Sikap resmi yang ditunjukkan 10 orang Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, Selasa 18 September 2018 malam, menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Pengamat Keuangan Daerah dari Universitas Andalas (Unand), Hefrizal Handra, menilai logis dukungan itu diberikan jika dilihat dari sudut pandang kepentingan daerah, dengan asumsi petahana dapat memenangkan kembali Pilpres 2019.

"Ada sisi cara pandang yang pragmatis juga. Melihat ini, ada peluang bahwa pemerintah yang sekarang ada potensi menang, jadi mereka memanfaatkan posisi sebagai kepala daerah," ungkapnya.

Dijelaskannya, jika memang menonjolkan untuk kepentingan daerah, dukungan tersebut diberikan karena berharap koneksi politik, dimana akan berpengaruh besar terhadap bertambahnya keuangan daerah ataupun pembangunan daerah yang bersumber dari dana pusat.

"Kan ada dua jalur dana ini sampai ke daerah. Yang pertama dana transfer yang memang ada formulanya, seperti DAU, DAK, dana desa, dan bagi hasil pajak, semuanya sudah ada formulanya. Mau ada atau tidak political connection, dana itu, atau jatah daerah sudah jelas, hak daerah," ujar Hefrizal.

Namun untuk dana kementrian, atau KL lainnya bisa saja diarahkan oleh pemerintah yang berkuasa. Mungkin ini yang dilihat kepala daerah ini untuk pembangunan daerahnya. Contohnya untuk pembangunan jalan negara, infrastruktur nasional di wilayahnya, itu memang kental dengan political connection nya," sambung Hefrizal.

Meski demikian, katanya tentu ada potensi resiko jika nantinya petahana akan kalah.

"Nah dugaan saya, para kepala daerah ini mungkin melihat lebih besar kemungkinan petahana menang.
Konsekuensi dari dukungan ini, para kepala daerah ini pasti memperjuangkan kemenangan dukungannya di daerahnya," pungkasnya.

[Cecep Jambak]