Pejabat Nagari yang Terlibat dalam Tim Kampanye Bisa Dikenai Sanksi dan Denda

"Dan jika terbukti, bisa dipidana penjara"
Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison (Kiki/Klikpositif)

PESSEL, KLIKPOSITIF -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) mewanti-wanti agar pejabat pemerintahan nagari atau desa hingga ke pejabat terendahnya tidak terlibat politik praktis selama masa kampanye Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison mengatakan, terkait dengan keterlibatan pejabat nagari sebagai tim kampanye bisa dikenai sanksi pidana dan denda dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu RI nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.

"Kami harapkan wali nagari, sampai perangkat terendah dan termasuk anggota Bamus tidak terlibat kegiatan politik praktis. Apalagi sampai menjadi tim kampanye salah satu calon," sebut Erman Wadison pada KLIKPOSITIF.

Erman Wadison mengatakan, agar selama masa tahapan kampanye Pemilu 2019 ini, pemerintahan nagari mulai dari wali nagari hingga Bamus harus fokus pada penyelenggaraan pemerintahan nagari saja. Jangan sekali-sekali menggunakan kebijakan atau keputusan untuk menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

"Apalagi sampai membuat keputusan atau kebijakan yang menguntungkan peserta pemilu atau merugikan peserta Pemilu. Dan jika terbukti, bisa dipidana penjara," terangnya.

Diketahui masa kampanye Pemilu 2019, sudah dimulai 23 September 2018 sampai memasuki awal masa tenang kampanye 13 April 2019.

[Kiki Julnasri Priatama]