Agar Tidak Terancam Pidana, Peserta Pemilu Harus Perhatikan Hal Ini

"KPU menetapkan jadwal kampanye dimulai pada 23 September sampai 13 April 2019, namun untuk 'berkampanye' atau semacam iklan kampanye di media massa baru diperbolehkan 21 hari sebelum dimulainya masa tenang"
Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar Gebril Daulay (KLIKPOSITIF/ Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar Gebril Daulay mengatakan, tanggal 23 September kemarin peserta pemilu sudah bisa melakukan kampanye pada masyarakat. Baik itu dalam bentuk pertemuan terbatas, maupun tatap muka.

Untuk pertemuan terbatas dan tatap muka yang dilakukan oleh peserta pemilu (partai politik) tidak ada batasan, karena memang semangat PKPU nomor 23 mendorong peserta pemilu lebih sering bertemu secara langsung dengan pemilih.

Prinsip kampanye jujur, terbuka, dan idiologis, jadi semangatnya harus sering berdialog dengan pemilih. Selain itu, pemilih juga memiliki kesempatan yang banyak untuk mempertanyakan program dan visi misi bakal calon.

Terkait aturan jumlah masa yang diperbolehkan dalam pertemuan tersebut ia menyampaikan, untuk pertemuan terbatas sesuai dengan kapasitas ruangan. Kalau untuk tingkat kabupaten 1.000, tingkat provinsi 2000, nasional 3.000, namun ini di ruangan tetap menyesuaikan dengan kapasitas ruangan.

"Pertemuan terbatas kan di dalam ruangan, kalaupun ditetapkan maksimal 1000 tapi kondisi ruangan tidak memungkinkan, ya kan tidak bisa juga dilakukan sampai 1.000. Makanya disesuaikan saja dengan kapasitas ruangannya," jelas Gebril Daulay, Selasa (25/9).

KPU menetapkan jadwal kampanye dimulai pada 23 September sampai 13 April 2019, namun untuk 'berkampanye' atau semacam iklan kampanye di media massa baru diperbolehkan 21 hari sebelum dimulainya masa tenang yakni 4 Maret hingga 13 April 2019. "Jadi ada waktu 21 hari untuk melakukan kampanye atau semacam iklan di media, dan untuk rapat umum nanti akan diatur jadwal, serta tempatnya oleh KPU," ulasnya.

Berbeda dengan iklan atau berita berbayar, untuk peliputan kegiatan kampanye diperbolehkan bagi media membuatkan pemberitaannya karena yang dilarang itu dalam bentuk iklan. "Sepanjang itu mengandung unsur kampanye dalam pemberitaan di media, baru tidak ... Baca halaman selanjutnya