Legislator Desak Pemerintah Selesaikan Revisi UU ASN, Minta Hal Ini

"Dengan diselesaikannya revisi UU ASN, maka bisa menjadi dasar hukum pengangkatan PNS bagi para pegawai honorer (K2 dan Non K), kontrak"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, DPR RI bertekad untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Revisi UU ASN).

Oleh karena itu, DPR RI meminta pemerintah segera mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) agar Panja DPR RI bisa menyelesaikan revisi UU ASN.

“Semangat kami di parlemen dalam menyelesaikan revisi UU ASN sangat tinggi, karena kita menyadari ada hak rakyat yang perlu diakomodir. Dengan diselesaikannya revisi UU ASN, maka bisa menjadi dasar hukum pengangkatan PNS bagi para pegawai honorer (K2 dan Non K), kontrak, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap Non-PNS,” jelasnya saat menerima Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN di ruang kerja Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, dilansir dari laman Parlementaria.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Anggota Panja DPR RI Revisi UU ASN Rieke Diah Pitaloka (Fraksi PDI-Perjuangan), Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Lukman Said, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Anna Morinda, Ketua Umum Komite Aparatur Sipil Negara Mariani, dan Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih.

“Dalam draf revisi UU ASN, pasal 131 A sudah mengatur mekanisme pengangkatan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengakomodir mereka. Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN juga sudah memberikan dukungan, tinggal kita tunggu bagaimana respon dari pemerintah," jelas Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu.

Legislator dapil Jateng VII ini menjelaskan ada beberapa mekanisme pengangkatan pegawai yang bisa dilakukan. Pertama, berupa pengangkatan bertahap sesuai kondisi keuangan negara. Kedua, melalui verifikasi dan validasi data yang transparan dengan mempertimbangkan masa kerja serta pengabdian kepada negara. Dan ketiga, melalui formasi khusus dengan tes yang ... Baca halaman selanjutnya