Kisruh Dukungan 10 Kepala Daerah, Ini Kata Tim Pemenangan Jokowi di Sumbar

"Terkait kasus Hendra Joni soal bantuan Jokowi, menurutnya apa yang dilakukannya adalah menyampaikan bahwa bantuan tersebut dari Presiden"
Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin Sumbar, Febby Datuak Bangso. (KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kubu pemenangan Jokowi merasa aneh dengan sikap beberapa kalangan di Sumbar yang meributkan dukungan Kepala Daerah kepada Pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin. Padahal, pada Pilpres 2014 lalu sebanyak 18 Kepala Daerah, kecuali Mentawai mendukung Prabowo-Hatta.

Sekretaris Pemenangan Capres dan Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin, Febby Dt Bangso Nan Putiah menilai, dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin sah-sah saja dan tidak perlu ditanggapi berlebihan.

"Dulu 18 Kepala Daerah yang menyatakan dukungannya secara terbuka pada Prabowo, tidak ada di permasalahkan tapi kenapa sekarang hanya 10 Kepala Daerah langsung ribut. Bahkan diumumkan di media massa, kok tidak ditindak," ujar Febby yang juga menjadi Sekretaris Pemenangan Jokowi-JK periode lalu, Minggu 7 Oktober 2018.

Terkait kasus Hendra Joni soal bantuan Jokowi, menurutnya apa yang dilakukannya adalah menyampaikan bahwa bantuan tersebut dari Presiden. "Kan gak ada di dalam video itu beliau mengajak untuk memilih Jokowi-Ma'ruf. Dia hanya menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan bahwa ini bantuan dari pemerintah untuk rakyat," sebutnya.

Dia meminta agar jangan segala sesuatunya ditanggapi berlebihan, kalaupun saat ini prosesnya sudah berjalan di Bawaslu, dia juga menghormati jalannya proses tersebut karena Bawaslu memiliki kewenangan terhadap laporan dan temuan yang berkaitan dengan Pemilu.

Dia juga berpesan, bijaklah bermedia sosial jangan terlalu cepat menyimpulkan bahkan menyebarkan berita hoak. Ingat, bukan hanya pelaku yang ditindak tapi yang menyebarkan video juga bisa ditindak. Belajar dari kasus Ariel (vokalis band peterpan), yang diproses bukan hanya Ariel tapi juga yang menyebar videonya.

"Begitu juga dengan kasus Ratna Sarumpaet yang menyebarkan hoaks, ini kan meresahkan masyarakat dan pelaku yang menyebarkan informasi tersebut juga bisa kena sanksi," jelasnya.

Terpisah, Sekretaris DPW Gerindra Sumbar, Desrio Putra yang juga ... Baca halaman selanjutnya