Pastikan Penyelenggaraan Pemerintahan Tetap Berjalan, Kemendagri Kirim Tim ke Sulawesi Tengah

dampak gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah
dampak gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah (ACT)

KLIKPOSITIF -- Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan di Sulawesi Tengah (Sulteng), Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan tim yang merupakan gabungan dari seluruh direktorat di kementerian. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tim yang juga dibantu oleh para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan fokus pada tugas pokok dan kewenangan Kemendagri .

"Oleh karena itu tim begitu di lokasi, akan fokus melakukan hal-hal sebagai berikut, pertama melakukam pendataan aparat pemda dan DPRD yang jadi korban meninggal, hilang serta yang kehilangan keluarga, rumah dan lain-lain," kata Tjahjo di Jakarta, Minggu (7/10).

Tugas pokok kedua, lanjut Tjahjo, tim ditugaskan melakukaan pendataan infrastruktur pemerintahan yang rusak. Ia contohkan misalnya kantor-kantor pemeritahan yang rusak atau sarana dan prasarana serta peralatan kantor yang rusak dan lain-lain. Pendataan akan dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Sulteng, khususnya yang terkena dampak bencana seperti di Kota Palu , Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

Baca Juga

" Ketiga, tim ditugaskan untuk melakukan pendampingan kepada pemda antara lain pendampingan penyusunan dan perubahan APBD, mempertajam fokus sasaran untuk penanggulangan bencana . Perbaikan sarana dan prasarana serta pelayanan KTP elektronik," katanya.

Keempat, kata Tjahjo, tim juga ditugaskan untuk memberikan semangat kepada aparatur pemda yang selamat. Sehingga mereka bisa kembali bekerja normal seperti masa sebelum terjadi bencana . Kelima, mendorong Pemda setempat membuat tempat-tempat pelayanan pemerintahan darurat. Misalnya jika kantor desa atau kantor lurahnya hancur, bisa dibuat kantor lurah atau desa sementara. Dan bila misalnya lurah atau kepala desa jadi korban meninggal, dapat segera tunjuk Plt Lurah dan lain-lain.

"Begitu pula jika kantor dinas dan kecamatan yang rusak dan lain-lain. Keempat, hasil pendataan aparatur ya.g meninggal selanjutnya akan di koordinasika dengan Kemenpan, untuk kemungkinan penambahan formasi penerimaan PNS baru khusus di Sulteng dan jurusan yang diterima sesuai kebutuhan di lokasi bencana ," tuturnya.

Misalnya Tjahjo mencontohkan yang dibutuhkan adalah sarjana geologi, guru, psikolog, dokter, perawat, penyuluh pertanian penyuluh perikanan dan lain-lain. Sedangkan kalau ada angggota DPRD yang jadi korban meninggal segera dilakukan PAW. " Hasil pendataan infrastruktur, sarana dan prasarana serta peralatan pemerintahan yang rusak maka akan dibangun kembali dengan dukungan APBN," katanya.

Dana APBN yang dimaksud kata Tjahjo, bersumber baik dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Bidang Pemerintahan, atau menggunakan dana program penanggulangan bencana . Untuk itu Kemendagri akan segera berkoordinasi dengan Menteri PUPR untuk membantu membangun kembali gedung atau kantor pemerintahan yang tahan gempa.

" Keenam, intinya kemendagri akan mengawal dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulteng, Kabupaten Donggala, Kota paliu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong dapat kembali normal. Kemendagri juga akan berkoordnasi dengan Menpan untuk penanganan aparat yang jadi korban. Sedangkan untuk pembangunan kantor-kantor, sarana dan prasarana pemerintahan, akan berkoordinasi dengan Menkeu, Kepala Bappenas, Menteri PUPR dan BNPB," urai Tjahjo panjang lebar. (*)

Sumber: Kemendagri

Baca Juga

Penulis: Eko Fajri

Video Terbaru

Sumbar Kesulitan Solar

YouTube channel KlikPositif.com