Komisi I DPR RI: Persoalan KPID Harus Dapat Dukungan Pemda

"KPID Sumbar sudah mengeluarkan lebih dari empat kali teguran ke beberapa stasiun televisi"
Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (KLIKPOSITIF/ Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat dalam rangka dengar pendapat pascapelantikan Komisioner KPID provinsi itu 2018-2021.

Kunjungan tersebut untuk mendengarkan aspirasi dan kendala-kendala yang dihadapi KPID Sumatera Barat. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPID Sumatera Barat, Afriendi menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya persoalan sarana dan prasarana untuk pengawasan konten lokal dan televisi lokal.

Apalagi, kata dia anggaran untuk KPID Sumbar merupakan dana hibah sehingga tidak bisa digunakan untuk pembelian barang atau pun jasa.

Kemudian Afriendi juga menyampaikan sejak dilantik, KPID Sumbar sudah mengeluarkan lebih dari empat kali teguran ke beberapa stasiun televisi. "Kami bersama staf pemantau siaran KPID Sumbar mengawasi siaran ini 24 jam," katanya kemarin (11/10) di Aula Kantor Gubernur Sumbar.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah mengatakan persoalan KPID harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Pihaknya juga akan segera menuntaskan Revisi Undang-Undang Penyiaran agar persoalan yang dialami KPID hampir seluruh daerah Indonesia segera terselesaikan.

"Nanti kami meminta juga dukungan KPI Pusat untuk memperhatikan KPID di seluruh Indonesia, termasuk KPID Sumbar," ujar Asril.

[Joni Abdul Kasir]