DPR RI Bakal Panggil PT KAI, Ada Apa?

"Pihaknya juga akan memanngil Dirjen Perkeretapian Kementerian Perhubungan"
Ilustrasi (Net)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Dewan Perwakilam Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan memanggil PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait kejelasan data aset perusahaan transportasi itu yang dinilai masih rancu.

Informasi soal pemanggilan tersebut diungkapkan oleh Wakil Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Ia mengatakan, selain pimpinan PT KAI, pihaknya juga akan memanngil Dirjen Perkeretapian Kementerian Perhubungan.

"Terkait pengelolaan aset, masih menjadi PR (pekerjaan rumah). Karena menurut Undang-Undang 23 Tahun 2007, aset itu sebetulnya harus dipisahkan antara aset yang dimiliki Dirjen Perkeretaapian dengan aset yang dimiliki PT. KAI," katanya dalam sebuah pernyataan resmi.

Menurut dia, pihaknya menginginkan permasalahan dan kerancuan kepemilikan aset PT. KAI dan pada Dirjen Perkerataapian segera diselesaikan.

Selain itu, ia berpendapat agar pengelolaan dari aset-aset tersebut dapat dijalankan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bahkan, terkait aset ini, perlu pembahasan khusus yang holistik antara Komisi V DPR RI dengan PT. KAI  dan Dirjen Perkeretaapian.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, kepemilikan aset harus jelas terpisah, sehingga nanti tidak ada kerancuan.

Dari amanat UU, untuk membuat dua badan hukum, berupa satu Badan Hukum Pengusahaan Sarana Perkeretaapian dan Badan Hukum Pengusahaan Prasarana Perkeretaapian.

"Jadi, nanti yang bikin rel kereta api bukan lagi Dirjen Perkeretaapian, tapi badan hukum atau perusahaan sendiri. Nanti yang lewat rel ini PT. KAI," tambah dia.

"Dan nantinya tidak hanya PT. KAI yang memanfaatkan rel itu. Ada PT-PT yang lain yang mungkin juga mempunyai sarana yang digunakan untuk mengangkut penumpang di atas rel yang dimiliki oleh perusahaan yang membuat rel itu," jelas Sigit kemudian.

Legislator dapil Jawa Timur itu menambahkan, ... Baca halaman selanjutnya